Brasil Luncurkan Rencana untuk Naikkan Pendanaan Iklim Jadi US$1,3 Triliun

Setelah setahun negosiasi, Brasil sebagai tuan rumah COP30 memaparkan rencana untuk meningkatkan pendanaan iklim menjadi US$ 1,3 triliun (Rp 21.718 triliun) per tahun. Brasil menghadapi beberapa tanda awal latar belakang politik yang menantang di saat Kota Belem bersiap menyambut para pemimpin dunia.

Dokumen setebal hampir 100 halaman, yang diberi nama Baku to Belem Roadmap, mengikuti bulan-bulan negosiasi dengan pemangku kepentingan sejak penutupan acara COP29 tahun lalu di Azerbaijan.

Dunia perlu menyediakan lebih banyak dana dalam mengatasi perubahan iklim, mengingat emisi terus meningkat dan membuat beberapa negara termiskin semakin rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrem.

Namun, upaya untuk menekan emisi mendapat pukulan baru setelah Uni Eropa menyetujui kesepakatan terakhir untuk mengurangi emisi sebesar 90% pada tahun 2040. Uni Eropa memasukkan fleksibilitas yang melemahkan target tersebut.

“Uni Eropa telah membuat pilihan yang berbahaya hari ini. Ini adalah sinyal kepemimpinan yang mengecewakan saat kita memasuki COP30 minggu depan,” kata Jeroen Gerlag, direktur kantor Eropa di Climate Group, seperti dikutip Reuters, Rabu (5/11).

Meskipun lokasi pembicaraan masih dalam tahap konstruksi, area yang disediakan untuk pidato para pemimpin hampir selesai. Tim konstruksi melakukan perbaikan terakhir dan menempatkan tanaman serta furnitur di tempat yang akan menjadi lokasi pertemuan COP30.

Pernyataan Inggris yang menyebut tidak akan mengalokasikan dana untuk rencana perlindungan hutan hujan dunia, yaitu Tropical Forests Forever Facility (TFFF), menjadi ujian lainnya bagi Brasil. TFFF dianggap sebagai tujuan utama tuan rumah COP30 untuk mengumpulkan US$ 125 miliar (Rp 2.088 triliun).

Sumber Reuters menyebut keputusan tersebut mengecewakan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, terutama karena Inggris turut membantu menciptakan fasilitas tersebut. Lula secara pribadi telah menulis surat kepada Perdana Menteri Keir Starmer pada Jumat (31/10) lalu untuk meminta investasi dari negara tersebut.

Terpisah, Lula bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Finlandia Alexander Stubb, dan Ding Xuexiang, wakil perdana menteri Dewan Negara Cina, untuk meminta kontribusi dalam TFFF.

Rencana Kerja Sama Global

Seiring dengan pemotongan bantuan pengembangan global, para penulis Roadmap menyebutnya sebagai “rencana kerja sama dan hasil yang konkret”.

Mukhtar Babayev, Presiden COP29 yang turut mengawasi Roadmap ini, mengingatkan bahwa dunia perlu menyadari skala tantangan yang dihadapi.

“Kami berusaha untuk campur tangan dalam fungsi normal ekonomi global, kami berusaha mengarahkan kekuatan keuangan global. Ini adalah tugas yang sangat besar,” kata Babayev.

Ia menilai kesuksesan rencana ini membutuhkan kemauan politik yang besar. "Hal ini memerlukan fokus yang berkelanjutan, dan akan menuntut tindakan yang tak kenal lelah dari kita semua. Negara-negara tidak dapat mengurangi emisi atau beradaptasi dengan kenaikan suhu jika mereka tidak dapat mengandalkan modal,” ujarnya.

Ide-ide untuk memperluas pembiayaan meliputi pemberian lebih banyak dalam bentuk hibah dan memudahkan negara-negara berkembang untuk mengakses modal swasta. Sementara itu, bank-bank multilateral harus membantu meringankan beban utang negara-negara berkembang dan mengambil lebih banyak risiko sendiri.

“Sumber daya tersedia, ilmu pengetahuan jelas, dan kewajiban moralnya tak terbantahkan. Yang tersisa hanyalah tekad untuk bertindak untuk mengubah yang tak terbayangkan menjadi yang tak terelakkan, dan menjadikan dekade implementasi percepatan ini sebagai dekade di mana respons umat manusia akhirnya sejalan dengan skala tanggung jawabnya,” kata laporan tersebut.

Rob Moore, Wakil Direktur Bidang Bank Publik dan Pembangunan di lembaga think tank E3G, mengatakan dokumen tersebut “menantang” dan secara jelas menetapkan apa yang diperlukan.

“Agar dokumen ini memiliki dampak yang dimilikinya, kini kita perlu melihat pemerintah negara-negara kaya dan lembaga keuangan internasional merespons dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Kita perlu meninggalkan COP30 dengan rencana untuk mengubah kata-kata ini menjadi kenyataan,” ujar Moore.