Celios: Skema Blended Financing Bisa Biayai Transisi Menuju Ekonomi Hijau

Image title
14 November 2025, 14:13
Foto udara bentang alam dari lereng Pegunungan Gawalise, Desa Balane, Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (12/9/2025). Kabupaten Sigi yang memiliki tutupan hutan sekitar 75 persen dari 5.196,02 km² luas wilayahnya berkomitmen untuk menerapkan ekonomi hijau yang
ANTARA FOTO/Basri Marzuki/foc.
Foto udara bentang alam dari lereng Pegunungan Gawalise, Desa Balane, Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (12/9/2025). Kabupaten Sigi yang memiliki tutupan hutan sekitar 75 persen dari 5.196,02 km² luas wilayahnya berkomitmen untuk menerapkan ekonomi hijau yang ditandai dengan penutupan sejumlah tambang emas ilegal, penerbitan Perda Sigi Hijau, Perbup Kemitraan, dan diiintegrasikan dengan prinsip ekonomi hijau pada RPJMD 2025-2029, serta penerbitan dokumen Jurisdictional Investment Outlook inevstasi hijau yang mem
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Center of  Economic and Law Studies (Celios) mendorong pemerintah memanfaatkan skema pendanaan campuran (blended financing) untuk mengejar transisi menuju ekonomi hijau. 

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Jaya Darmawan mengatakan transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan investasi besar.  Dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP) misalnya, disebutkan kebutuhan pendanaan untuk transisi energi mencapai Rp1.500 triliun.  Jaya menyebut, kebutuhan investasi ini bisa diperoleh lewat berbagai instrumen pendanaan mulai dari loss and damage fund, pajak kekayaan, pajak karbon, pengembangan pajak sektor sawit, hingga windfall profit tax. 

“Sebenarnya dari teman-teman yang memiliki pendekatan yang mirip, yaitu socio-bio ekonomi, sudah menghitung bahwa kita sangat berpotensi mendapatkan mesin pendanaan ekonomi atau bahasa umumnya blended finance itu hingga Rp1.300 triliun,” ujar Jaya dalam acara diskusi Suara Dari Selatan, Jumat (14/11).

Meski peluang pendanaan sangat besar, Jaya menilai kebijakan fiskal pemerintah belum mencerminkan keberpihakan kuat terhadap ekonomi restoratif maupun pembangunan hijau. Ia mengamati tren anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan porsi belanja lingkungan jauh lebih kecil dibanding sektor pertahanan, keamanan, dan belanja ekonomi umum.

“Ternyata memang beberapa anggaran yang dikaitkan dengan lingkungan itu lebih kecil trendnya, pertumbuhannya, dibandingkan dengan anggaran untuk pertahanan dan keamanan, dibandingkan dengan anggaran untuk ekonomi secara umum,” ujarnya.

Ia menegaskan perlunya perubahan orientasi kebijakan. Menurut Jaya, pemerintah harus berani melakukan realokasi belanja negara. Ia menilai langkah tersebut bukan hal sulit bagi pemerintah karena historisnya pemerintah sudah beberapa kali melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran. 

Di samping itu Jaya juga menegaskan pentingnya Indonesia beralih dari model ekonomi ekstraktif. Ia menilai sebagian besar kekayaan dari kelompok superkaya juga berasal dari sektor ekstraktif, sehingga transformasi model ekonomi menjadi semakin mendesak.

“Indonesia itu sudah terlalu besar mendorong ekonomi yang ekstraktif dan banyak juga kekayaan orang superkaya itu berasal dari ekstraktif. Ekonomi restoratif harapannya satu sisi dia bisa restore, memulihkan lingkungan, menjaga bentang alam, tapi juga meningkatkan perekonomian,” jelasnya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Nuzulia Nur Rahmah

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...