Karbon Berintegritas Tinggi Bakal Bawa Manfaat Bagi Lingkungan dan Masyarakat
Delegasi Indonesia membawa misi khusus untuk mempromosikan kredit karbon berintegritas tinggi bagi dunia internasional dalam forum COP30 di Belem, Brasil.
Laksmi Widyajayanti, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Sumber Daya Pangan, SDA, Energi, dan Mutu Lingkungan, mengatakan karbon berintegritas tinggi bukan sekadar angka emisi. Ini juga mencakup jaminan bahwa kredit karbon dihasilkan melalui proses yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
"Melalui pendekatan berbasis integritas, proyek-proyek karbon Indonesia diharapkan memenuhi standar lingkungan dan sosial internasional, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," katanya.
Konsep karbon berintegritas tinggi berkembang sebagai respons atas kritik terhadap pasar karbon global yang selama ini dinilai tidak transparan dan sulit diverifikasi. Selain itu dalam sejumlah kasus, perdagangan karbon juga tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun lingkungan.
Laksmi Widyajayanti menegaskan pendekatan berbasis integritas menjadi kunci menarik investor dan membangun reputasi Indonesia sebagai penyedia kredit karbon terpercaya di dunia. Namun untuk bersaing di pasar global, setiap unit karbon harus memenuhi standar internasional yakni dapat ditelusuri, terukur, diverifikasi, memiliki dampak nyata.
"Ini penting agar Indonesia dipercaya dalam perdagangan global dan mampu mengembangkan pasar karbon yang kredibel," ucapnya
Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110/2025 tentang nilai ekonomi karbon menjadi kerangka baru bagi ekosistem perdagangan karbon. Dengan 95,5 juta hektare kawasan hutan dan ekosistem megabiodiversitas yang kaya, Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan kredit karbon hutan yang bernilai tinggi.
Regulasi ini menjembatani mekanisme nasional seperti cap-and-trade, result-based payment, dan pasar karbon sukarela dengan kolaborasi internasional. Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut regulasi ini menetapkan pondasi untuk metode pengukuran yang kredibel, transparansi kontribusi iklim, serta jaminan manfaat sosial dan lingkungan.
"Ini memberikan manfaat nyata bagi komunitas lokal melalui jaminan lingkungan dan sosial yang kuat untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," katanya.
Sementara itu, dari sisi teknis sektor kehutanan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan penyusunan empat peraturan turunan untuk memperkuat tata kelola pasar karbon. Regulasi tersebut menata ulang prosedur perdagangan karbon kehutanan, zonasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan,pengelolaan Perhutanan Sosial, dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.
Semua peraturan ini disiapkan untuk memastikan sistem perdagangan karbon Indonesia dapat diverifikasi, dapat ditelusuri, dan memenuhi standar internasional.
“Tujuan kami adalah menggerakkan hingga US$7,7 miliar setiap tahun melalui transaksi karbon,” tegas Raja Juli Antoni.
Salah satu pesan penting di COP30 adalah bahwa pasar karbon tidak boleh hanya menjadi arena perusahaan besar dan transaksi internasional. Masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, kelompok perhutanan sosial, dan komunitas pengelola hutan adalah pihak yang menjaga hutan dan berkontribusi langsung pada pengurangan emisi.
Menteri Kehutanan menekankan bahwa skema seperti Perhutanan Sosial dan rehabilitasi lahan kritis dirancang agar komunitas memperoleh pendapatan nyata dari pelestarian hutan.
“Dalam hal ini, masyarakat melalui komunitas lokal memiliki peran untuk melestarikan dan mengelola hutan serta dapat memperoleh penghasilan nyata dari pengelolaan hutan lestari yang mereka lakukan,” kata Raja Juli Antoni.
Hashim juga menyoroti visi Indonesia untuk menjadi pusat pasar karbon global terkemuka, yang berintegritas tinggi, dan dapat memberikan dampak iklim yang nyata dan terukur. Tak hanya itu, cita-cita menjadi pusat pasar karbon global diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat mata pencaharian, dan membangun komunitas peduli lingkungan yang lebih tangguh.
