Walhi Beberkan Penyebab Banjir Aceh: Kerusakan DAS Jambo Aye Capai 1.100 Hektare

Lembaga nonprofit bidang lingkungan Walhi menyatakan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh berkaitan erat dengan kerusakan hutan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS Jambo Aye.

Koordinator Bidang Bencana Walhi wilayah Sumatera untuk Aceh Wahdan menyatakan, temuan ini menunjukkan kegagalan negara menjalankan mandat konstitusi. “Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif telah mengorbankan keselamatan warga,” kata dia melalui keterangan tertulis, dirilis Senin (12/1).

Berdasarkan pantauan tim bencana Walhi Sumatra, seluas 1.100 hektare hutan di DAS tersebut rusak pada 2024. Penyebabnya, pembukaan lahan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), serta dugaan penebangan hutan oleh perorangan di sekitar areal HGU, termasuk HGU Tualang Raya.

Dari hasil pemantauan citra satelit Januari sampai Mei 2025, bukaan lahan terjadi masif di kawasan curam yang terhubung langsung dengan anak sungai menuju Sungai Jambo Aye.

Wahdan menambahkan, selama kepentingan investasi ditempatkan di atas perlindungan ekosistem dan hak rakyat, bencana ekologis akan terus berulang. Pemulihan harus dilakukan melalui penegakan hukum lingkungan serta pemulihan menyeluruh DAS Jambo Aye.

Pernyataan senada disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh Afifuddin Acal. Dia menegaskan bahwa banjir bukan-lah musibah alam, melainkan bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan hidup, mulai dari penggundulan hutan, pendangkalan sungai, hingga pengerukan bukit.

“Kami menegaskan perlunya restorasi ekologis dan pemulihan kawasan hulu secara serius, disertai audit menyeluruh terhadap perizinan yang merusak lingkungan serta pelibatan masyarakat dalam tata kelola," ujar Afif.  Tanpa penyelamatan wilayah hulu,  kata dia, Aceh berisiko menghadapi banjir besar secara berulang dan bahkan menjadi bencana bulanan.

Manager Penanganan Bencana Walhi Nasional Melva Harahap meminta audit perizinan, penegakan hukum terhadap korporasi, serta pemulihan DAS Jambo Aye dilakukan dengan cepat, terbuka, dan holistik. 

Selain itu, dia mendorong reformasi tata ruang berbasiskan peta rawan bencana. "Hak rakyat atas kebutuhan dasar, hak atas tanah dan akses terhadap pemulihan ekonomi juga harus menjadi prioritas utama,” kata dia.