Apa yang disampaikan Fikri Yasin tentang tata kelola hutan dan lahan?

Fikri Yasin, anggota Ombudsman RI unit kerja tata kelola hutan, menilai tata kelola hutan dan lahan saat ini amburadul karena setelah perusahaan memperoleh izin pemanfaatan, otoritas tidak lagi melakukan pengawasan serius terhadap realisasi penggunaan tanah kehutanan di lapangan.

Apa rekomendasi Ombudsman terkait audit dan pengawasan perusahaan pemegang izin usaha?

Ombudsman mendesak agar dilakukan audit berkala terhadap perusahaan yang memegang izin pemanfaatan hutan, termasuk verifikasi kepatuhan terhadap batas luasan dan jangka waktu penggunaan lahan, sehingga memastikan bahwa izin tidak disalahgunakan setelah izin diberikan.

Bagaimana situasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menurut data GWIS tahun ini?

Berdasarkan platform pemantauan karhutla global GWIS, luas hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia pada tahun 2026 mencapai 8,6 juta hektare, setara 12 kali luas daratan Jakarta atau 12 juta kali luas lapangan sepak bola, menandakan keparahan kebakaran yang hampir menyamai tahun 2015.

Temuan Ombudsman: Tata Kelola Hutan dan Lahan Amburadul, Tak Ada Audit Berkala

Oleh Ajeng Dwita Ayuningtyas

4 November 2026, 12:58

ANTARA FOTO/Auliya Rahman/kye

Petugas berupaya memadamkan kebakaran lahan di Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (18/10/2026). Pemerintah Kota Palangka Raya telah memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 9 November 2026.

Membuat ringkasan dengan AI

Anggota Ombudsman RI unit kerja tata kelola hutan Fikri Yasin menyebut tata kelola hutan dan lahan amburadul. Pasalnya, pemberian izin pemanfaatan tak ditindaklanjuti otoritas dengan pengawasan serius atas realiasinya di lapangan.

“Yang kami pahami sekarang, apabila perusahaan sudah memakai tanah kehutanan itu, sudah tidak ada pengawasan lagi. Kemudian dipakai semua, ini tata kelola yang menurut kami agak amburadul,” ujarnya dalam Konferensi Pers membahas bencana kebakaran hutan dan lahan, di Jakarta, Rabu (4/11).

Untuk itu, Ombudsman mendesak perbaikan tata kelola. “Harus ada audit berkala kepada mereka,” ujarnya. Ini termasuk untuk memastikan batasan luasan maupun jangka waktu penggunaan lahan benar-benar dipatuhi pemegang izin usaha.

Menurut hasil evaluasi Ombudsman, respons pemerintah terhadap kebakaran hutan dan lahan masih bersifat reaktif. Sebab, pemerintah baru menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemegang izin usaha setelah kebakaran terjadi.

Baru-baru ini, Kepolisian mengumumkan telah menetapkan 20 perusahaan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Empat perusahaan di antaranya merupakan perusahaan dengan penanaman modal asing dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan tengah mendalami peran 335 korporasi dalam kebakaran.

Merujuk pada platform pemantauan karhutla global, GWIS, estimasi luasan hutan dan lahan terbakar di Indonesia sepanjang tahun ini menembus 8,6 juta hektare. Ini setara 12 kali luas daratan Jakarta atau 12 juta kali luas lapangan sepak bola. Keparahan kebakaran tahun ini menyaingi tahun 2015.