Berita ombudsman Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pendaftaran calon anggota Ombudsman RI dibuka mulai 9 Juli hingga 29 Juli 2025

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menginvestigasi dugaan maladministrasi dalam pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Bagaimana temuannya?

Kementerian ESDM menyebut, pendelegasian persetujuan RKAB mineral dan batu bara dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng meminta pemerintah meninjau ulang dan memperbaiki sistem pengadaan, distribusi, dan pembelian e-materai pada masa pendaftaran seleksi CPNS.

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih meminta penegak hukum tegas dalam menindak peretasan pusat data nasional. Ia mengatakan para hacker (peretas) bisa dihukum penjara. Apa hukumannya?

Ombudsman Republik Indonesia atau ORI menyarankan pemerintah untuk membuat rencana impor beras jangka panjang. ORI menyatakan kebutuhan beras di dalam negeri pada akhirnya akan bergantung pada impor.

Ombudsman Republik Indonesia atau ORI mengingatkan pemerintah untuk tidak menghentikan program bantuan pangan selama masyarakat miskin masih ada. Apa pertimbangannya?

Ombudsman merampungkan laporan investigasi atas kerusuhan yang terjadi dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Kepulauan Riau pada September 2023 lalu. Apa temuannya?

Ombudsman menilai kebijakan wajib tanam bawang putih gagal karena produksi bawang putih tidak meningkat sejak kebijakan tersebut diterbitkan pada 2017.

Ombudsman menemukan adanya pungutan liar senilai Rp 200 sampai Rp 250 per kilogram bawang putih dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura atau RIPH bawang putih.

Bappebti menerima 177 pengaduan nasabah terhadap perusahaan pialang berjangka selama tahun 2023.

Tujuh orang korban perusahaan pialang melapor ke Ombudsman terkait dugaan penipuan atas perdagangan produk berjangka komoditi hari ini, Rabu (10/1).

Ombudsman menilai restrkturisasi Jiwasraya merupakan salah satu contoh tata kelola yang buruk dan tidak berkeadilan.

Ombudsman RI menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 yang menjadi salah satu hambatan proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSa.

Ombudsman RI mengungkapkan layanan legalitas tanah sekitar IKN oleh kantor desa dan kantor pertanahan saat ini terhenti.