Mengenal Nota Keuangan 2024 dan Lima Poin Penting di Dalamnya
Nota keuangan memberikan gambaran menyeluruh mengenai cara pemerintah merencanakan pendapatan dan mengalokasikan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Lima Poin Penting dalam Nota Keuangan 2024
Dalam pidato di gedung DPR, Presiden Jokowi menyampaikan pemerintah saat ini merancang agar APBN 2024 mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal.
Selain itu, Jokowi menyampaikan APBN 2024 harus dapat mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, dan menjaga postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang. "APBN 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang. Kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata dia.
Ia menjelaskan transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama yang dibagi menjadi strategi jangka pendek dan jangka menengah. Strategi jangka pendek akan difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.
Strategi jangka panjang akan difokuskan pada lima agenda yaitu:
1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, reformasi sistem perlindungan sosial, dan penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, dan di sektor teknologi informasi dan komunikasi
3. Melanjutkan agenda reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi
4. Meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam
5. Mendorong pengembangan ekonomi hijau
Pada bagian asumsi makro, Jokowi menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, lebih rendah dari target tahun lalu sebesar 5,3%. Inflasi ditargetkan sebesar 2,8% dengan nilai tukar rupiah rata-rata bergerak di kisaran Rp 15 ribu per dolar AS. Selain itu, suku bunga Surat Berharga Negara 10 tahun rata-rata diprediksi pada level 6,7 persen.
Pada komoditas minyak dan gas bumi, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada pada US$ 80 per barel, dengan lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.
Pemerintah menargetkan penerimaan negara tahun depan mencapai Rp 2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp 473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp 400 miliar.
Di sisi belanja negara, pemerintah mengalokasikan belanja sebesar Rp 3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 857,6 triliun. Dengan postur belanja lebih tinggi dari penerimaan, defisit anggaran diperkirakan tetap ada sebesar 2,29% terhadap PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun.
Untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,5%-7,5% pada tahun 2024, pemerintah menganggarkan perlindungan sosial sebesar Rp 493,5 triliun. Sementara itu, pemerintah tetap bertekad untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan mengalokasikannya ke dalam anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun bendungan dan berbagai proyek strategis nasional lainnya.
