Kebijakan Ekonomi Makro, Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkupnya
Ekonomi adalah disiplin ilmu yang telah berevolusi sejak zaman peradaban kuno. Dari bentuk yang paling sederhana, ilmu ekonomi telah berkembang menjadi lebih rumit dan terstruktur seperti saat ini.
Sesuai dengan namanya, Ekonomi Makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Bidang studi ini khusus mempelajari ekonomi dalam skala besar dan secara menyeluruh.
Berkenaan dengan ekonomi, terdapat salah satu kebijakan yang terkait dengannya. Kebijakan tersebut adalah kebijakan ekonomi makro yang dapat dipahami dalam uraian berikut.
Pengertian Kebijakan Ekonomi Makro
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ekonomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai produksi, distribusi, dan penggunaan barang atau harta seperti keuangan, perdagangan, dan industri. Sedangkan makro merujuk pada skala besar.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro adalah studi ekonomi yang melibatkan skala besar. Dengan kata lain, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi, termasuk kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan.
Ekonomi makro merupakan studi ekonomi secara menyeluruh dan dalam skala besar, sehingga studi ini sering digunakan sebagai alat analisis untuk merancang berbagai kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, dan keseimbangan neraca negara.
Tujuan Ekonomi Makro
Tujuan Ekonomi Makro ada berbagai macam dan berpengaruh terhadap perekonomian negara. Setiap tujuan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di negara tersebut. Berikut adalah beberapa tujuan dari implementasi kebijakan Ekonomi Makro:
1. Menciptakan Kesempatan Kerja
Kebijakan yang dihasilkan dalam Ekonomi Makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara dapat mengurangi pengangguran.
Hal ini karena tingginya tingkat pengangguran akan memiliki dampak negatif bagi negara tersebut. Tingkat pengangguran yang tinggi pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut.
2. Menciptakan Tingkat Produksi yang Tinggi di Dalam Negeri
Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat bergantung pada jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Investasi sendiri tergantung pada tingkat tabungan di dalam negeri.
Selanjutnya, tingkat tabungan dalam negeri dipengaruhi oleh penghasilan masyarakat dan suku bunga. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan produksi di suatu negara, dapat dilakukan dengan meningkatkan penghasilan masyarakat. Caranya adalah dengan meningkatkan produktivitas masyarakat.
3. Menciptakan Kondisi Ekonomi yang Stabil
Stabilitas ekonomi di suatu negara melibatkan kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, dan tingkat pendapatan masyarakat. Implementasi kebijakan Ekonomi Makro bertujuan untuk menjaga stabilitas harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan memberikan dampak yang positif bagi negara tersebut.
4. Membuat Neraca Pembayaran yang Seimbang
Pembuatan neraca pembayaran yang seimbang adalah hal yang sudah harus dilakukan setiap negara saat melakukan perdagangan dengan negara lain. Praktik ini juga berpotensi mempengaruhi situasi ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu neraca pembayaran harus tetap seimbang. Beberapa unsur penting dalam neraca pembayaran yang perlu diketahui adalah arus moneter, transaksi berjalan, dan neraca perdagangan.
5. Menciptakan Distribusi Pendapatan yang Merata bagi Penduduk.
Distribusi pendapatan yang merata dapat tercapai melalui adanya redistribusi hasil pengolahan sumber daya alam dan tenaga manusia. Diharapkan dengan adanya distribusi pendapatan yang merata ini dapat meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan yang seimbang dan harmonis tanpa kerusuhan dapat terwujud.
Ruang Lingkup Ekonomi Makro
Penerapan kebijakan Ekonomi Makro memiliki tiga aspek utama. Berikut ini ketiga aspek tersebut:
1. Penentuan Tingkat Kegiatan Ekonomi Negara
Daya produksi barang dan jasa suatu negara dijelaskan dalam Ekonomi Makro. Oleh karena itu, aspek ini juga melibatkan beberapa pos pengeluaran, yaitu pengeluaran dari perusahaan (investasi), pengeluaran dari pemerintah Ekspor dan impor pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi
2. Kebijakan Pemerintah
Masalah inflasi dan pengangguran tidak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak.
Tujuannya adalah mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter adalah serangkaian kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian.
3. Pengeluaran Agregat
Pengeluaran ini mengacu pada total pengeluaran. Jika total pengeluaran ini tidak mencapai tingkat yang diinginkan, akan timbul masalah dalam perekonomian. Tingkat kesempatan kerja juga berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Oleh karena itu, penting bagi pengeluaran agregat untuk berada pada tingkat yang diperlukan.
Kebijakan dalam Ekonomi Makro
Kebijakan dalam bidang ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal dan moneter, dapat dipelajari melalui buku "Makro Ekonomi: Pengantar untuk Manajemen" yang ditulis oleh Detri Karya. Studi tentang ekonomi makro membahas hal-hal seperti inflasi dan deflasi, tingkat pengangguran, dan ketersediaan lapangan kerja. Dalam praktiknya, ekonomi makro memiliki beberapa kebijakan berikut:
1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan ekonomi makro ini mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pendapatan negara bisa berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Selain itu, sumber pendapatan negara juga dapat berasal dari non-pajak, seperti lelang, denda, bantuan dari negara lain, dan gratifikasi.
2. Kebijakan Moneter
Kebijakan ini menjadi perbedaan antara Ekonomi Makro dan Mikro. Fungsinya adalah untuk mengukur jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh bank sentral di negara tersebut. Semakin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan mempengaruhi tingkat inflasi.
