Pemerintah dan DPR Sepakat Asumsi Makro 2022, Pertumbuhan Ekonomi 5,8%
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2022 pada hari ini, Selasa (8/6). Seluruh target tersebut akan menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun depan.
"Rapat kerja Komisi XI dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati besaran dasar asumsi makro dan target pembangunan 2022," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto yang disambut kata setuju oleh seluruh anggota dalam rapat kerja bersama pemerintah, BI, dan OJK, Selasa (8/6).
Pertumbuhan ekonomi dipatok dalam kisaran 5,2-5,8% pada tahun depan. Kemudian, nilai tukar rupiah akan tetap stabil di antara Rp 13.900-15.000 per dolar AS dan tingkat suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun akan ditekan dalam rentang 6,32-7,27%.
Dito mengatakan bahwa pemerintah dan otoritas moneter diharapkan dapat mengoptimalkan momentum saat ini, di mana terjadi penguatan nilai tukar, aliran masuk modal asing, dan cadangan devisa yang meningkat. "Sehingga momentum tersebut bisa terus menjaga stabilitas kurs Garuda yang berkelanjutan sesuai dengan nilai fundamentalnya," ujarnya.
Selain itu, ia menilai, kebijakan fiskal pada tahun 2022 perlu didukung dengan pengendalian inflasi agar dapat memenuhi target sasaran 2-4%. Pencapaian target tersebut diharapkan sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, stabilitas nilai tukar rupiah, terjaganya pasokan barang, serta penguatan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI untuk pengendalian inflasi dan seluruh komponennya.
Untuk target pembangunan, tingkat pengangguran dipatok dalam rentang 5,5-6,3% dan tingkat kemiskinan 8,5-9%. Sedangkan untuk rasio gini 0,376-0,378 dan indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan 73,41-73,46.
Selanjutnya, ditetapkan pula target indikator pembangunan seperti nilai tukar petani (NTP) di antara 103-105 pada tahun depan. Kemudian, nilai tukar nelayan (NTN) 104-106.
