Mahathir Mohamad, Bapak Pembangunan & Politisi Kontroversial Malaysia
Mahathir terpilih menjadi PM Malaysia pada Juli 1981. Masa jabatan PM Mahathir yang berlangsung selama 22 tahun memberikan stabilitas politik yang dibutuhkan oleh pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ia menyambut masuknya investasi asing, mereformasi struktur pajak, mengurangi tarif bea masuk, dan memprivatisasi sejumlah perusahaan negara. Dana yang didapatkan dari kebijakan tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
Seperti dilansir Biography.com, pada 1988-1996 Malaysia mencatat rerata pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Mahathir meluncurkan rencana ekonomi yang disebut sebagai The Way Forward atau Visi 2020. Menurut rencana tersebut, Malaysia akan menjadi negara maju pada 2020.
Di bawah kepemimpinannya, Malaysia berhasil mengubah basis perekonomiannya dari sektor pertanian dan sumber daya mineral ke sektor manufaktur dan ekspor. Pendapatan per kapita Malaysia pun naik dua kali lipat pada 1990-1996.
Krisis Finansial Asia, Awal Perseteruan dengan Anwar
Ketika krisis finansial di Asia pecah pada 1997-1998, Malaysia tidak luput dari dampaknya. Penanganan krisis ini menimbulkan perpecahan antara Mahathir dengan Wakil PM dan Menteri Keuangan Malaysia Anwar Ibrahim. Anwar mendukung kebijakan pasar terbuka dan investasi asing, sedangkan Mahathir cenderung mengambil langkah proteksi ekonomi dari campur tangan negara-negara barat.
Pada 1998, Anwar dipecat dari jabatannya dan dipenjarakan. Hal ini memicu gelombang unjuk rasa antipemerintah di seluruh Malaysia. Dakwaan dan vonis hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Anwar membuat para pengunjuk rasa mendesak Mahathir mundur. Namun, Mahathir mampu menekan pengaruh para pendukung Anwar dengan mengonsolidasikan kekuatan politiknya.
Ketika terjadi tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS), Mahathir mendukung adanya upaya global untuk memerangi terorisme. Meski begitu, ia menentang keras ketika AS melakukan invasi ke Irak pada 2003. Mahathir selalu menjadi sosok kontroversial karena kerap mengkritik negara-negara barat. Ia juga tidak segan mengutuk tindakan Israel terhadap Palestina.
(Baca: Isu-isu Konflik di Muslim Summit dan Kecaman Anggota OKI)
Mundur dari UMNO
Mahathir mundur dari UMNO pada 2008 setelah partai tersebut kehilangan dua pertiga dari mayoritas kursinya di parlemen. Setelah berada di luar pemerintahan, ia tetap kritis terhadap pemerintahan PM Najib Razak, mantan anak didiknya yang kemudian tersangkut skandal korupsi dana pembangunan 1MDB.
Najib Razak didakwa menyalahgunakan dana US$ 700 juta dari 1MDB dan menjadi target investigasi kejahatan pencucian uang internasional. Skandal inilah yang menyebabkan pemerintahan Najib runtuh.
Pada Januari 2018, Mahathir mengumumkan ia maju sebagai kandidat perdana menteri bersama koalisi partai oposisi. Dalam pemilu ini, Mahathir kembali rujuk dengan Anwar. Saat kampanye, ia berjanji hanya akan menjabat selama dua tahun lalu ia akan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Anwar. Pada 9 Mei 2018, Mahathir menang dalam pemilu. Koalisinya meraih 122 kursi dari total 222 kursi di parlemen.
Setelah disumpah menjadi perdana menteri, hal pertama yang dilakukannya adalah mengajukan petisi kepada Sultan Muhamad V untuk memberi pengampunan kepada Anwar atas hukuman yang dijatuhkan dalam kasus sodomi. Anwar pun dibebaskan beberapa hari kemudian dan kembali terjun ke dunia politik.
(Baca: Skandal Korupsi 1MDB yang Menyeret Najib Razak dan Korporasi Global)
