Bank Yama di Tengah Pusaran Utang-Piutang Jusuf Hamka
Pekan ini, Kementerian Keuangan menegaskan belum akan membayarkan utang ke perusahaan Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), yang diklaim nilainya saat ini sebesar Rp800 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam menangani persoalan ini, Kementerian Keuangan perlu melihat kepentingan negara dan kepentingan keuangan.
Ia mengatakan pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk melihat secara menyeluruh kasus tersebut. "Negara waktu itu menyelamatkan sektor keuangan dan sekarang malah harus membayar kembali bank-bank yang sudah diselamatkan oleh negara," kata dia Senin, (12/6).
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengingatkan Jusuf Hamka mengenai utang ratusan miliar yang dicetak tiga anak perusahaan CMNP kepada negara. Rionald yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas BLBI mengatakan utang tersebut masih terkait dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Sebelumnya, Jusuf Hamka menagih utang CMNP ke pemerintah sebesar Rp800 miliar. Utang itu berasal dari deposito milik CMNP yang ditempatkan di Bank Yakin Makmur (Yama).
Pada krisis keuangan 1998, deposito itu tak dapat dicairkan meski pemerintah telah mengucurkan sejumlah dana talangan melalui BLBI. Alasannya, CMNP disebut-sebut masih terafiliasi dengan Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto, pemilik Bank Yama.
Sejak Bank Yama dilikuidasi pemerintah, utang itu belum dibayar sampai saat ini.
Bank Yama dan Keluarga Cendana
Bank ini dilikuidasi pemerintah pada 13 Maret 1999 karena dianggap berkinerja sangat buruk. Kepercayaan konsumen terhadap bank ini disebut-sebut menurun sehingga terjadi penarikan uang besar-besaran oleh nasabah.
Tak ada catatan terekam di jagat maya mengenai pendirian bank yang merupakan milik Tutut Soeharto ini. Namun Richard Borsuk dan Nancy Chng melalui bukunya berjudul, Liem Sioe Liong dan Salim Grup: Pilar Bisnis Soeharto, menyebutkan gelagat persoalan pada Bank Yama mulai terendus pada 1995.
Saat itu, Bank Indonesia menyatakan bank milik anak sulung Presiden Soeharto itu memerlukan bantuan teknis dan manajemen dari bank lain untuk membenahi kondisi operasional bank.
BI kemudian menunjuk Bank Negara Indonesia untuk membantu pemulihan Bank Yama, namun gagal.
