Dapat Izin Pertambangan, Ini Ragam Bisnis Nahdlatul Ulama
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah memberikan izin pertambangan bagi organisasi kemasyarakatan bidang di bidang keagamaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Salah satu ormas keagamaan besar yang menyambut baik keluarnya PP ini, adalah Nahdlatul Ulama atau NU.
Ketua Pengurus Besar NU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan akan segera menyiapkan struktur bisnis untuk dapat mengelola tambang batubara.
"NU akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya,” kata Gus Yahya dalam keterangan resmi, Senin (3/6).
Kegiatan usaha pertambangan batubara akan menambah jumlah bidang usaha yang dijalankan atau berada di bawah naungan NU. Selama ini NU sudah memiliki sejumlah lini bisnis untuk membiayai operasi perusahaan.
Ragam Usaha yang Dijalankan oleh NU
Oranisasi yang didirikan oleh Muhammad Hasyim Asy'ari ini, diketahui aktif dalam berbagai kegiatan usaha, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Bahkan, organisasi ini telah memiliki bentuk badan usaha sendiri, yang dinamakan badan usaha milik NU atau BUMNU yang diresmikan pada Februari 2023 lalu. Badan usaha ini bergerak di bidang perdagangan grosir.
Secara umum, Nahdlatul Ulama menaungi beberapa bidang usaha sebagai berikut:
1. Bidang Pendidikan
Di bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama memiliki Lembaga Pendidikan Ma’arif atau LP Ma’arif NU. Ini merupakan badan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan NU, yang ada di tingkat pengurus besar, wilayah, cabang, dan majelis wakil cabang.
Kedudukan dan fungsi LP Ma’arif NU diatur dalam BAB VI tentang Struktur dan Perangkat Organisasi Pasal 1 dan 2, serta ART BAB V tentang Perangkat Organisasi. Dalam perjalanannya, badan ini secara aktif melibatkan diri dalam proses-proses pengembangan pendidikan.
Hingga saat ini, tercatat ada 21.045 satuan pendidikan dengan jumlah total 7.832 madrasah. Sementara untuk pendidikan tinggi, NU mengelola 56 universitas, 45 institut, 72 sekolah tinggi, empat politeknik dan enam akademi.
2. Bidang Ekonomi
Di bidang ekonomi, Nahdlatul Ulama memiliki beberapa lini usaha yang berada di bawah Lembaga Perekonomian NU atau LPNU, antara lain:
Koperasi
Lini koperasi NU yang berjenis koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS pertama kali berdiri pada 29 Mei 2003 dengan akte pendirian koperasi Nomor 180.08/315, bernama 'BUMI SEJAHTERA'. Pada 25 April 2008 dengan akta pendirian koperasi Nomor 18.08/PAD/xiv.34/02 koperasi ini berganti nama menjadi 'NU SEJAHTERA'.
Selain KSPPS, Nahdlatul Ulama juga menaungi koperasi tani. Keberadaan koperasi tani NU atau Koptanu ini, membantu petani anggota NU dalam mengelola hasil pertanian, menyediakan akses ke pasar, dan memberikan pendampingan teknis.
Baitul Maal wat Tamwil NU
Selain koperasi, NU juga memiliki lembaga pembiayaan mikro bernama Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Ini merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
BMT NU berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengelolaan dana sosial, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
BMT NU berfungsi menghimpun zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari masyarakat dan anggota NU. Badan ini juga menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan kaum dhuafa sesuai dengan ketentuan syariah.
Selain itu, BMT Nahdlatul Ulama juga menerima simpanan dari anggota dalam bentuk tabungan dan deposito, yang dikelola sesuai prinsip syariah. Lalu, memberikan pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif, seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UKM), dengan skema bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah), atau sewa (ijarah).
Badan Usaha Milik NU (BUMNU)
BUMNU bergerak di bidang perdagangan, yang menyediakan produk dengan harga bersaing untuk memberikan dukungan penuh kepada pedagang kecil, UMKM, pengecer, dan konsumen ritel.
3. Bidang Kesehatan
Di bidang kesehatan, NU mengelola beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan lainnya, melalui Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama atau LKNU.
Lembaga ini dibentuk sebagai hasil Muktamar NU pada 2004 silam, yang memutuskan pembubaran Lembaga Sosial Mabarrot (LSM). LKNU dalam hal ini mengambil alih tugas penanganan masalah kesehatan.
Sementara, masalah sosial ditangani oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU). Nama LKNU adalah hasil keputusan Muktamar NU ke32 di Makassar untuk mengganti nama Lembaga Pelayanan Kesehatan NU (LPKNU).
Mengutip NU Online, LKNU memiliki 35 rumah sakit dan tujuh klinik di bawah naungan Asosiasi Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama atau Arsinu.
Agenda Pengembangan Ekonomi NU
Pada 2023 lalu, Nahdlatul Ulama mencanangkan empat pengembangan ekonomi untuk menyongsong 100 tahun usianya. Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid mengatakan, bahwa NU memiliki perhatian sangat besar kepada urusan keumatan selama tidak terlarang oleh syariat Islam.
Putri sulung Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tersebut menjelaskan, bahwa sejak awal berdirinya, NU memiliki mimpi dan proyeksi untuk membangun dan mengembangkan unit-unit usaha.
"Namun dalam perkembangannya, ikhtiar perniagaan dan perekonomian tidak berkembang sepesat upaya dakwah dan pendidikan yang melahirkan ribuan masjid dan pesantren," kata Alissa, dilansir dari NU Online.
Adapun, PBNU memiliki sejumlah langkah yang telah dicanangkan untuk membangkitkan spirit Nahdlatut Tujjar di kalangan Nahdliyin, serta beberapa program yang ditujukan untuk penguatan kemandirian organisasi. Empat agenda pembangunan ekonomi yang dicanangkan meliputi:
1. Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Perkumpulan
Agenda ini akan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian organisasi, dilakukan dengan pendirian BUMNU sampai tingkat struktur pengurus cabang Nahdlatul Ulama.
2. Peningkatan Ekonomi Warga NU
Dalam agenda ini, PBNU memfasilitasi inisiatif ekonomi Nahdliyin Nahdliyat dengan berbagai program, di antaranya penguatan ekonomi keluarga, literasi dan edukasi keuangan, fasilitasi berbagai koperasi warga NU, pengembangan ekosistem usaha, penguatan akses permodalan, dan pemasaran.
Melalui LPNU, organisasi ini akan mengembangkan program tiga pilar, yaitu 'Bisa Kerja', 'Bisa Bisnis, dan ''UMKM Meroket'. Sementara, melalui Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP), NU akan fokus pada pengembangan usaha pertanian dan agribisnis dengan program peternakan ayam dan penyediaan benih.
3. Pengembangan Ekonomi Pesantren
Agenda ini meliputi pendidikan kewirausahaan dan keterampilan kerja santri, pendirian badan usaha milik pesantren, dan program pesantren sebagai pusat pengembangan ekonomi warga sekitar.
4. Peningkatan Ekonomi Khusus
Pada agenda ini, PBNU akan berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kegiatan ekonomi perempuan dan masyarakat difabel.
Alissa menegaskan, empat agenda ini disusun untuk mengakselerasi tujuan kemandirian bagi organisasi dan para Nahdliyin. Beberapa kerja sama yang telah dirintis oleh Nahdlatul Ulama, di antaranya program wirasantri dengan Kementerian Koperasi dan UKM, program kemandirian pesantren dengan Kementerian Agama dan Bank Indonesia, serta program perdagangan dengan Kementerian Perdagangan.
