Polisi Sebut Pelaku Kerusuhan 21-22 Mei Mulai dari Ormas hingga Parpol
Oleh Fahmi Ramadhan, 5 Juli 2019
Kelompok pelaku kerusuhan terbagi menjadi oknum ormas Islam, oknum Ormas, oknum Parpol, dan terakhir oknum relawan.
Organisasi
-
Jokowi Teken PP Terbaru tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Dalam PP terbaru tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ada penambahan terkait struktur organisasi BPKN serta kebijakan penggunaan anggaran.
-
Dukung Jokowi-Ma’ruf, NU Jawa Barat Akan Bergerilya ke Umat Bawah
Jawa Barat merupakan lumbung suara Prabowo pada pilpres 2014. “Kami akan selalu berdoa dan istigosah untuk kemenangan Pak Kiai (Ma'ruf),” ujar Abun.
- Nasional
Dibandingkan NU, Jaringan Majelis Taklim Lebih Penting dalam Pemilu
- Transportasi
Organda Sebut 26 Perusahaan Taksi di Jakarta Tumbang Sejak 2016
-
30 Des 2017
NasionalJatuh Bangun KPK Memburu Setya Novanto Upaya Setya Novanto berkelit dari jerat KPK menimbulkan keriuhan.
-
20 Okt 2017
NasionalKomitmen Pemerintah Jaga Pancasila UKP-PIP ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila.
-
31 Jul 2017
NasionalPGI Harap Jokowi Tak Jadikan Perppu sebagai Alat Kesewenangan PGI berharap Presiden Joko Widodo tak menjadikan Perppu sebagai alat kesewenangan untuk membungkam kebebasan bersuara.
-
19 Jul 2017
NasionalBubarkan HTI, Jokowi Klaim Dapat Masukan dari Ulama Setelah membubarkan HTI, Presiden Jokowi enggan berkomentar tentang rencana pemerintah terhadap organisasi lain yang akan ditindak.
-
19 Jul 2017
NasionalKorban Pertama Perppu Ormas, HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah Pembubaran HTI merupakan tindak lanjut dari penerbitan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
-
12 Jul 2017
NasionalPBNU dan 13 Organisasi Islam Dukung Perppu Ormas Anti-Pancasila Sebelum terbit Perppu, PBNU dan 13 organisasi Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) meminta pemerintah menerbitkan Perppu tentang Ormas Anti-Pancasila.
-
12 Jul 2017
NasionalTerbitkan Perppu, Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas Tanpa Pengadilan Lewat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 kini pembubaran organisasi masyarakat tak melalui pengadilan. Kementerian Hukum dan Kementerian Dalam Negeri dapat membubarkan ormas.
