NU: Berita Nahdlatul Ulama Terkini - Kabar NU Hari ini

Nama lembaga Rahim jadi kontroversi usai disebut berada di balik pertemuan lima Nahdliyin dengan Presiden Israel.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meminta maaf atas pertemuan 5 Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

Pemerintah melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif, mengumumkan bahwa izin pengelolaan tambang bagi Ormas keagamaan seperti NU kemungkinan selesai tahun ini.

Nahdlatul ULama merupakan ormas yang tak hanya fokus di bidang keagamaan saja, namun juga terjun ke bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Khofifah akan nonaktif sebagai Ketua Muslimat NU sampai akhir Pilpres 2024.

Dengan jumlah pendukung yang sangat besar, banyak politisi mencoba menggaet suara NU. Banyak juga tokoh NU yang masuk dalam keanggotaan politik.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meminta calon presiden dan calon wakil presiden tak mengatasnamakan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pilpres 2024.

Yahya memahami adanya pihak yang ingin memanfaatkan NU lantaran basis massanya yang besar. Apalagi berdasarkan survei Alvara, sebanyak 52,9% penduduk beragama Islam mengaku bagian dari NU.

Namun Yahya tak melarang kader NU menjadi kontestasn dalam Pilpres 2024.

Perbedaan tanggal Lebaran ini karena metode penghitungan hilal yang berbeda.

Prabowo dan Muhaimin Iskandar mendapatkan restu dari tokoh NU tersebut untuk berpasangan pada Pemilu 2024 mendatang sebagai calon presiden dan wakil presiden

Partai politik PKB berdiri pada 23 Juli 1998 setelah masa pemerintahan orde baru berakhir. Berikut visi dan misi Partai PKB

Perjalanan seabad NU dimulai pada Februari 1923 sebagai Persatuan Islam atau Persis. Organisasi tersebut mempertahankan empat mazhab Syafi’i.

Mardani Maming diduga terlibat kasus korupsi persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) pada 2011. Ketika itu itu menjabat sebagai bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Pemecatan anggota PBNU dari struktur kepengurusan harus dilakukan dengan mengetahui perkaranya di KPK secara lengkap terlebih dahulu.