Investor Asing Hanya Bisa Miliki 20% Saham Penyelenggara Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 terkait perdagangan karbon melalui bursa karbon. Aturan ini telah ditetapkan pada 2 Agustus oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar.
Dalam beleid aturan yang diperoleh Katadata, OJK mendapat mandat untuk mempersiapkan kerangka regulasi terhadap penyelenggara bursa karbon di pasar modal. Ini termasuk tata cara permohonan perizinan, tata kelola, persyaratan dan pengawasannya.
Salah satu poin aturan di POJK setebal 21 halaman ini mengatur mengenai penyelenggara bursa karbon hanya dapat dimiliki oleh lembaga sui generis, warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang telah memperoleh izin.
Badan hukum asing ini hanya dapat memiliki porsi saham maksimal 20% saham sebagai penyelenggara bursa karbon dari seluruh saham dengan hak suara, baik secara sendiri maupun bersama-sama.
"Pemegang saham penyelenggara bursa karbon dilarang menggunakan skema nominee arrangement," tulis POJK tersebut, dikutip Rabu (23/8).
Persyaratan lain yang mengatur mengenai penyelenggara bursa karbon ialah wajib memiliki setidaknya dua orang anggota direksi.
Satu direksi ditetapkan sebagai direktur utama dan 1 direksi lainnya wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang pengendalian perubahan iklim dan pasar karbon. Direksi penyelenggara bursa karbon tidak boleh merangkap jabatan di perusahaan lain.
Sementera itu, penyelenggara bursa karbon wajib memiliki dua orang anggota dewan komisaris. 1 orang di antaranya ditetapkan sebagai komisaris utama. Anggota direksi dan komisaris penyelenggara bursa karbon diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan hanya bisa diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.
Secara terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menargetkan perdagangan bursa karbon akan dimulai perdana pada September tahun ini. Namun, hingga saat ini OJK masih belum menunjuk pihak yang akan menjadi penyelenggara perdagangan karbon.
“Kita tunggu saja siapa penyelenggaranya, tentu sudah ada beberapa yang berminat, silahkan mendaftarkan di OJK, untuk POJK sudah mencakup ketentuan umum, unit karbon apa saja yang diperdagangkan, dan mengatur tata cara perizinan bursa karbon di Indonesia,” ujar Inarno, dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK secara virtual, Kamis (3/8).
Sementara itu, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, saat ditanya kemungkinan BEI menjadi penyelenggara bursa karbon di Tanah Air menyebut akan mempelajari mengenai POJK tersebut.
"Tentunya, BEI akan sangat bangga bisa ikut mendukung target pemerintah dan OJK dalam penyelenggaraan perdagangan karbon di Indonesia," kata Jeffrey kepada wartawan, awal Agustus ini.
