Investor Asing Hanya Bisa Miliki 20% Saham Penyelenggara Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 terkait perdagangan karbon melalui bursa karbon. Aturan ini telah ditetapkan pada 2 Agustus oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar.
Dalam beleid aturan yang diperoleh Katadata, OJK mendapat mandat untuk mempersiapkan kerangka regulasi terhadap penyelenggara bursa karbon di pasar modal. Ini termasuk tata cara permohonan perizinan, tata kelola, persyaratan dan pengawasannya.
Salah satu poin aturan di POJK setebal 21 halaman ini mengatur mengenai penyelenggara bursa karbon hanya dapat dimiliki oleh lembaga sui generis, warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang telah memperoleh izin.
Badan hukum asing ini hanya dapat memiliki porsi saham maksimal 20% saham sebagai penyelenggara bursa karbon dari seluruh saham dengan hak suara, baik secara sendiri maupun bersama-sama.
"Pemegang saham penyelenggara bursa karbon dilarang menggunakan skema nominee arrangement," tulis POJK tersebut, dikutip Rabu (23/8).
Persyaratan lain yang mengatur mengenai penyelenggara bursa karbon ialah wajib memiliki setidaknya dua orang anggota direksi.
