Susul BTN dan CIMB, OJK Bocorkan Satu Bank Lagi Siap Spin Off Bisnis Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa ada satu bank lagi yang saat ini masih dalam tahap penjajakan internal untuk melepas atau spin-off unit usaha syariah (UUS). Bank ini akan menyusul langkah BTN dan CIMB Niaga yang juga berencana men-spin off bisnis syariahnya. 

“Dalam hal terdapat pengajuan permohonan dari bank kepada OJK untuk melakukan pemisahan/spin-off UUS, maka akan segera dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9).  

Dian menjelaskan, OJK sebelumnya sudah menerima rencana spin-off UUS dari BTN dan CIMB Niaga. Ia mengatakan, BTN akan melakukan pemisahan UUS dengan mengakuisisi 100% saham Bank Victoria Syariah (BVIS), yang kemudian akan berganti nama menjadi Bank Syariah Nasional. 

Setelah itu, aset dan kewajiban UUS BTN akan dialihkan ke Bank Syariah Nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi korporasi BTN dalam menjalankan proses spin-off UUS.

Menurut Dian, pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) atau spin off merupakan implementasi dari pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah. Artinya spin off wajib dijalankan bagi UUS yang telah memiliki aset di atas Rp 50 triliun dan atau Total Aset UUS telah lebih dari 50% dari total aset induknya. 

Ia mengatakan spin off UUS bertujuan untuk mendorong perusahaan melakukan berbagai pengembangan dan penyesuaian proses bisnis. Hal itu termasuk penguatan aspek kelembagaan dalam rangka menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing. 

“Sehingga mampu merespon tantangan dalam industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks,” ungkap Dian.

Aksi Spin Off BTN Syariah

Sebelumnya, emiten pelat merah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menargetkan proses pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah dengan PT Bank Victoria Syariah rampung pada September 2025. 

Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan optimistis, bank syariah diharapkan bisa beroperasi penuh sebelum 2026. Namun, ia belum bisa membeberkan nama baru dari UUS tersebut.   

“Tahun ini harus bisa beroperasi,” kata Rully kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/8).  

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu juga optimistis bank syariah baru ini akan menjadi bank terbesar nomor dua di Indonesia. Menurut Nixon, untuk memenuhi target menjadi bank syariah terbesar kedua setelah Bank Syariah Indonesia atau BSI, BTN akan memberi suntikan modal awal hingga Rp 6 triliun untuk BTN Syariah.  

Dana tersebut berasal dari dana akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebesar Rp 1,5 triliun, dan nilai ekuitas awal UUS Syariah sekitar Rp 3,5 triliun.  Adapun kekurangan Rp 1 triliun lainnya akan disuntikkan dalam penyertaan modal oleh BTN.  Meski begitu, Nixon belum bisa menjelaskan berapa banyak saham yang akan diterbitkan perusahaan sebagai bagian dari penyertaan modal yang dilakukan.  

CIMB Niaga

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) juga menyetujui pemisahan unit usaha syariah (UUS). Nantinya akan membentuk bank umum syariah (BUS) dengan nama PT Bank CIMB Niaga Syariah. 

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga, Fransiska Oei mengatakan pemisahan UUS CIMB Niaga menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan prospek usaha di masa mendatang.

“Kami memastikan proses pemisahan UUS berjalan dengan baik dan nasabah tetap dapat memenuhi kebutuhan perbankan secara optimal,” kata Fransiska dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (10/9). 

Proses spin-off dijadwalkan efektif paling lambat 60 hari kerja setelah diterbitkannya izin usaha PT Bank CIMB Niaga Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan target implementasi pada tanggal 4 Mei 2026. Setelah tanggal tersebut, seluruh kegiatan operasional, layanan, dan produk syariah CIMB Niaga akan secara resmi dialihkan ke BUS, dengan tetap mengedepankan kesinambungan layanan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.