Demutualisasi BEI Dinilai Bisa Jadi Momentum Reformasi Pasar Modal

Rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai membuka pembahasan yang lebih luas mengenai arah pengembangan pasar modal Indonesia.

Perubahan struktur kepemilikan bursa dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat likuiditas, memperdalam pasar, mengembangkan infrastruktur hingga meningkatkan daya saing BEI di tingkat regional.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai, demutualisasi BEI dapat menjadi momentum untuk memperkuat dan memodernisasi pasar modal Indonesia secara lebih menyeluruh.

Menurut Nafan, perubahan struktur kepemilikan sebaiknya diikuti reformasi yang berorientasi pada peningkatan market breadth dan market depth, serta peningkatan daya saing pasar modal.

“Demutualisasi idealnya menjadi titik awal reformasi struktural yang lebih luas, bukan sekadar perubahan komposisi pemegang saham BEI,” ujar Nafan melalui keterangan tertulis, Rabu (16/9).

Nafan menilai, peningkatan market breadth dan market depth tidak cukup dilakukan melalui penambahan jumlah emiten. Kualitas dan ketersediaan saham yang dapat diperdagangkan juga perlu diperkuat.

Sejumlah agenda yang dapat didorong antara lain peningkatan effective free float, penguatan market maker, pengembangan securities lending dan short selling, serta perluasan produk derivatif dan exchange traded fund (ETF).

Nafan menilai free float, market maker, dan securities lending memiliki fungsi yang saling melengkapi. Peningkatan free float menjadi fondasi karena jumlah saham publik yang memadai dibutuhkan untuk memperbaiki likuiditas secara struktural.

Sementara itu, market maker dapat membantu menjaga kesinambungan kuotasi dan mempersempit bid-ask spread, terutama pada saham dengan likuiditas menengah dan kecil. Adapun securities lending diperlukan untuk mendukung short selling, meningkatkan efisiensi price discovery serta menyediakan instrumen pengelolaan risiko.

“Karena ketiganya memiliki fungsi berbeda, idealnya reformasi dilakukan secara simultan dan terintegrasi,” ulas Nafan.

Sebelumnya, beredar sejumlah skenario terkait proses demutualisasi BEI, termasuk kemungkinan kepemilikan Danantara Indonesia mencapai 40,12% saham BEI setelah pelaksanaan rights issue.

Informasi tersebut menjadi perhatian lantaran perubahan struktur kepemilikan bursa berpotensi membawa konsekuensi terhadap tata kelola dan arah pengembangan pasar modal.

Namun, Danantara menegaskan bahwa angka kepemilikan, valuasi maupun struktur transaksi yang beredar belum merupakan keputusan atau kesepakatan final.

Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyatakan proses pembahasan demutualisasi BEI masih berlangsung. Danantara juga menegaskan angka kepemilikan saham, valuasi maupun struktur transaksi yang beredar bukan merupakan keputusan, kesepakatan, maupun parameter transaksi yang telah ditetapkan.

“Informasi yang beredar bukan merupakan representasi posisi maupun keputusan akhir Danantara Indonesia. Setiap perkembangan material akan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Tim Komunikasi Danantara Indonesia melalui keterangan resminya, Selasa (15/9).

Dengan demikian, skenario kepemilikan 40,12 persen yang sebelumnya beredar belum dapat dijadikan gambaran struktur akhir demutualisasi BEI.

Perkuat Investor Institusional dan IPO

Penguatan investor institusional domestik juga dinilai penting. Lebih lanjut, Nafan mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memperkuat kerangka investasi berbasis risiko bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi.

Kerangka tersebut dapat mempertimbangkan kualitas fundamental, likuiditas, volatilitas, risk-adjusted return serta horizon investasi. Penguatan tata kelola investasi, kapasitas fund manager, kualitas riset dan transparansi portofolio juga diperlukan.

Menurut Nafan, meningkatnya peran investor institusional domestik dapat menyediakan sumber dana jangka panjang yang lebih stabil sehingga ketergantungan pasar terhadap aktivitas perdagangan jangka pendek dapat berkurang.

Dari sisi penghimpunan dana, ekosistem IPO juga perlu diperkuat agar lebih efisien dan kompetitif serta mampu mengakomodasi perusahaan high-growth dan sektor new economy.

Hal tersebut mencakup penyederhanaan proses, kepastian regulasi, struktur penawaran yang fleksibel dan biaya yang kompetitif. Dukungan terhadap follow-on financing setelah IPO juga menjadi bagian penting.

Daya tarik IPO di dalam negeri, ulas Nafan, tidak hanya ditentukan kemudahan proses pencatatan. Likuiditas setelah perusahaan tercatat serta kemampuan pasar membentuk valuasi yang kredibel turut menjadi pertimbangan perusahaan.

Modernisasi Infrastruktur Pasar Modal

Demutualisasi juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat infrastruktur pasar modal melalui investasi pada teknologi perdagangan, clearing and settlement, keamanan siber, real-time risk management dan konektivitas data.

Untuk memperluas akses investor global, aspek seperti transparansi beneficial ownership, kepastian hukum, efisiensi settlement dan kompatibilitas dengan standar internasional juga perlu diperhatikan.

Nafan berpendapat, apabila OJK menyusun roadmap reformasi yang berjalan bersama proses demutualisasi, agenda tersebut dapat mencakup peningkatan free float, pengembangan market maker, securities lending, short selling dan derivatif, peningkatan partisipasi investor institusional, modernisasi infrastruktur serta penguatan daya tarik IPO.

Ukuran keberhasilan demutualisasi, menurut dia, dapat dilihat dari perubahan pada likuiditas, kedalaman pasar, kualitas investor, kemampuan perusahaan berkualitas menghimpun dana di dalam negeri dan daya saing BEI di tingkat regional.

Sementara itu, Danantara masih menegaskan bahwa proses pembahasan belum menghasilkan keputusan final. Perkembangan mengenai struktur transaksi dan kepemilikan BEI selanjutnya akan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi.