BEI Sebut Pasar RI Masih Emerging Market, Analis Bilang Begini

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai pasar saham RI seharusnya masih berada dalam kategori pasar berkembang (emerging market) jika dilihat dari skalanya. Hal itu disampaikan BEI menyusul pengumuman penyedia indeks global MSCI yang membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia menjadi pasar mandiri (standalone market).

Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi mengatakan, penilaian terhadap klasifikasi pasar tidak hanya ditentukan oleh skala pasar. Tetapi juga aspek transparansi, integritas dan kemudahan investasi.

“Jadi, secara skala, kalau ditanya, kita ada di emerging market dengan skala pasar kita yang cukup besar,” kata Iding kepada wartawan di ruang wartawan BEI, Jakarta, Jumat (16/10).

Namun, dia mengakui MSCI memiliki perhatian tersendiri terhadap aspek transparansi dan kemudahan investasi di pasar saham Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan MSCI membuka konsultasi kepada investor global mengenai usulan penempatan Indonesia dalam kategori standalone market.

Pada perdagangan Jumat (16/10), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 10,76% ke level 5.233 pada sesi pertama. Hanya 14 saham yang menguat, sementara 771 saham terkoreksi dan tiga saham lainnya stagnan.

Secara tahun berjalan atau year to date (ytd), IHSG telah merosot 39,48% dan melemah 18,76% dalam sebulan terakhir.

Berdasarkan data Stockbit Sekuritas, investor asing mencatatkan jual bersih (net foreign sell) sebesar Rp 2,92 triliun hingga sesi pertama perdagangan Jumat ini. Nilai pembelian saham oleh investor asing mencapai Rp 5,21 triliun, sedangkan penjualannya sebesar Rp 8,13 triliun.

Data BEI menunjukkan nilai transaksi saham pada sesi pertama mencapai Rp 17,33 triliun, dengan volume perdagangan 38,69 miliar saham dan frekuensi transaksi 1,35 juta kali. Adapun kapitalisasi pasar IHSG tercatat Rp 9.245 triliun.

Komentar Analis

Analis pasar modal Wahyu Laksono menilai usulan perubahan status Indonesia langsung dari emerging market menjadi standalone market merupakan langkah drastis yang jarang terjadi. Namun, menurut dia, langkah itu perlu dilihat dari sudut pandang investor institusional global yang mempertimbangkan transparansi, likuiditas, dan perlindungan hukum bagi investor.

“Ketika pilar ini runtuh, mereka melihat pasar tersebut sudah tidak layak huni bagi institusi besar,” kata Wahyu kepada Katadata, Jumat (16/10).

Menurut Wahyu, terdapat sejumlah persoalan struktural yang dapat memengaruhi penilaian investor global terhadap pasar saham Indonesia. Pertama, persoalan integritas dan tata kelola pasar. Dugaan praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) dan manipulasi harga dapat memunculkan keraguan terhadap kewajaran perdagangan saham. Investor institusional membutuhkan kepastian bahwa harga terbentuk melalui mekanisme pasar yang transparan.

Kedua, transparansi kepemilikan saham. Struktur kepemilikan akhir (beneficial ownership) yang sulit ditelusuri dapat menyulitkan investor mengidentifikasi pihak yang mengendalikan suatu emiten. Kondisi ini berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap tata kelola pasar.

Ketiga, keandalan data saham beredar di publik (free float). Menurut Wahyu, data yang tidak akurat atau jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan terlalu terbatas dapat menyulitkan manajer investasi global mereplikasi indeks acuan. Akibatnya, risiko pengelolaan portofolio meningkat.

Selain persoalan struktural tersebut, Wahyu menilai sentimen negatif juga dapat memperbesar tekanan di pasar saham. Ketika muncul kabar mengenai kemungkinan perubahan status Indonesia, kekhawatiran investor dapat menyebar dan memicu aksi jual berantai.

Perilaku ikut-ikutan (herding behavior) dan respons sistem perdagangan otomatis juga berpotensi memperkuat tekanan jual ketika pelaku pasar bereaksi terhadap informasi yang sama.

Walaupun begitu, Wahyu menilai persoalan tata kelola dan transparansi perlu dibedakan dari sentimen pasar. Perubahan status yang diusulkan MSCI berkaitan dengan penilaian atas aksesibilitas dan kualitas pasar, sedangkan tekanan terhadap harga saham juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

Karena itu, pembenahan transparansi kepemilikan, keandalan data free float, integritas perdagangan dan perlindungan investor menjadi penting bagi Indonesia untuk menjaga kepercayaan investor global.

Sebelumnya, MSCI tengah mempertimbangkan menurunkan status pasar modal Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) ke pasar mandiri (standalone market). Hal itu sebagai imbas kekhawatiran yang terus berlanjut terkait kelayakan investasi (investability) dan tata kelola pasar saham di Indonesia.

Merujuk laporan Reuters, MSCI telah membuka konsultasi mengenai usulan penurunan status ini setelah sebelumnya mengeluarkan peringatan pada bulan Juni bahwa Indonesia dapat menghadapi reklasifikasi jika masalah aksesibilitas pasar terus berlanjut.

MSCI menyampaikan, para investor telah menyuarakan kekhawatiran mengenai struktur kepemilikan yang tidak transparan, konsentrasi kepemilikan saham, serta dugaan perdagangan terkoordinasi hal-hal yang dinilai mengikis kelayakan investasi di pasar tersebut.

“Oleh karena itu, MSCI menganggap klasifikasi berkelanjutan Indonesia sebagai emerging market tidak lagi sesuai dan membuka konsultasi mengenai usulan untuk mereklasifikasi Indonesia sebagai standalone market,” kata MSCI dikutip dari Reuters, Jumat (16/10).

Konsultasi atas usulan reklasifikasi akan berlangsung hingga 30 April 2027, dengan keputusan final dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027. 

MSCI juga mempertahankan pembekuan sejumlah perubahan terkait indeks saham Indonesia hingga pemberitahuan lebih lanjut, termasuk penambahan konstituen MSCI Indonesia Investable Market Index serta peningkatan foreign inclusion factor (FIF) dan jumlah saham beredar dalam peninjauan indeks maupun aksi korporasi.