Sri Mulyani Harap Presiden Segera Tunjuk Dirjen Pajak yang Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan keputusan resmi soal pengangkatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru. Ia pun mengharapkan keputusan tersebut bisa segera diambil, sehingga tidak perlu ada pejabat sementara.
"Mudah-mudahan tidak (Plt Dirjen Pajak)," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (23/11).
Dirinya menjelaskan, mekanisme pemilihan Dirjen Pajak baru dilakukan dengan menyampaikan beberapa nama kepada Jokowi. Setelah itu, Jokowi yang akan memimpin Tim Penilai Akhir (TPA) untuk menentukan orang yang tepat menduduki jabatan tersebut.
(Baca juga: Penunjukan Dirjen Pajak Baru, Jubir Kemenkeu Tunggu Informasi Resmi)
Sri Mulyani enggan menjelaskan jumlah calon yang disodorkannya, juga kemajuan dari proses seleksi tersebut. Yang jelas, dia telah melakukan komunikasi dengan para pimpinan di tubuh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjaga fokus kinerja mereka.
"Karena ini kan masa yang sangat kritis di akhir tahun. Namun sistem tetap dijaga," ujarnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani enggan menanggapi pemberitaan yang menyebutkan bahwa Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan telah dipilih Jokowi untuk mengisi posisi Dirjen Pajak. Menurutnya, hal tersebut masih sebatas rumor.
Sebelumnya, Robert diberitakan akan menggantikan Dirjen Pajak yang lama yakni Ken Dwijugiasteadi yang akan pensiun pada 1 Desember 2017 ini. Robert memang menjadi salah satu dari 10 pejabat eselon I yang berpotensi untuk dimutasi menjadi Dirjen Pajak.
(Baca juga: Sri Mulyani Kritik Lonjakan Anggaran Tak Dongkrak Kualitas Pendidikan)
Sementara pejabat lainnya yang berpeluang adalah Sekretaris Jenderal Hadiyanto, Inspektur Jenderal Sumiyati, Dirjen Anggaran Askolani, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, dan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowirono,.
Kemudian, Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta, Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, Kepala badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Astera Primanto Bhakti.
Akan tetapi, siapapun yang menggantikan Ken nantinya akan memiliki tugas yang berat. Alasannya, Ia bakal mengemban tugas untuk melanjutkan pengejaran target pajak tahun ini yang mencapai Rp 1.283,6 triliun. Adapun, hingga Oktober 2017, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 869,6 triliun atau 67,7 persen dari target.
Artinya, masih ada sekitar Rp 414 triliun yang harus dikejar hingga akhir tahun ini. Sedangkan, tahun depan, sesuai postur sementara APBN 2018, penerimaan pajak ditargetkan meningkat menjadi Rp 1.385,9 triliun.
