Bayar Transportasi Umum di Jabodetabek Harus Pakai Uang Elektronik

(Baca juga: Aturan Dicabut, Organda: Taksi Online Kembali Jadi Kendaraan Ilegal)

"Target pembentukan akhir tahun 2017, sehingga uang elektronik bisa digunakan untuk berbagai moda transportasi di lingkungan yang interconnected. Di akhir 2018 EFC pertama dan kedua diharapkan saling terhubung dan terintegrasi penuh, juga terintegrasi dengan sistem jalan tol," ujar Agus.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, pergerakan perorangan mencapai 40 juta pergerakan setiap harinya di wilayah Jabodetabek. Sementara, angkutan umum yang ada baru bisa menangani 24% dari pergerakan tersebut.

Budi mengatakan, dengan semakin banyaknya moda transportasi massal, maka, sistem pembayarannya pun harus terintegrasi. Sistem pembayaran terintegrasi ini akan memudahkan masyarakat agar tidak membawa uang terlalu banyak dan macam-macam kartu.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut bahwa pada 2015 jumlah kendaraan roda dua sebanyak 13,9 juta unit, sementara roda empat sebanyak 3,5 juta unit. Artinya, jumlah kendaraan melebihi jumlah penduduk 10,1 juta jiwa.

(Baca juga:  Cek ke Produsen Kendaraan, Luhut Klaim Penggunaan B20 Tak Bermasalah)

Djarot mengatakan, jika dibiarkan, maka, kemacetan di Jakarta tidak akan bisa ditanggulangi. Untuk itu, pembangunan moda transportasi massal yang sedang dilakukan perlu sejalan dengan kemudahan dan kenyamanan dalam segi pembayaran.

Dengan sinergi ini, maka, semua kartu bisa digunakan untuk menjadi alat pembayaran. Begitu juga kartu Jakarta One yang bisa digunakan untuk pembayaran tersebut.

"Dengan nontunai berbasis kartu, kami bisa melacak pergerakan warga, sehingga nanti kami bisa merencanakan transportasi dan memperkaya Big Data," ujarnya.