Bank Dunia Kerek Peringkat Bayar Pajak Indonesia 44 Level
Peringkat pembayaran pajak Indonesia naik 44 level ke posisi 104 dunia. Hal tersebut mengacu pada studi perpajakan Bank Dunia dan Pricewaterhouse Cooper (PwC) yang bertajuk Paying Taxes 2017 . Peringkat Indonesia tersebut mengungguli negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.
Tax and Legal Services Leader PwC Indonesia Ay Tjhing Phan mengatakan, kenaikan peringkat ini karena Indonesia mulai menerapkan digitalisasi sistem perpajakan dan elektronifikasi sistem jaminan sosial. “Hal ini memungkinkan pemungutan pajak lebih mudah,” katanya dalam acara "Global Launch of the 11th Edition of Paying Taxes" di Jakarta, Kamis (17/11).
Phan menambahkan, digitalisasi sistem perpajakan membuat urusan kelebihan bayar pajak atau restitusi dan pemeriksaan pajak juga menjadi lebih efisien. (Baca juga: Dirjen Pajak: Google Harus Bayar Pajak Tahun Ini)
Sebagai gambaran, posisi Indonesia di peringkat 104 lebih baik dibanding Thailand dan Vietnam yang berada pada peringkat 109 dan 167. Meski begitu, Indonesia masih kalah dibanding Singapura dan Malaysia yang berada di posisi 8 dan 61.
Dalam studi tersebut, Bank Dunia dan PwC membandingkan rezim perpajakan di 190 negara dengan menggunakan data perpajakan lebih dari 10 tahun. Di Indonesia, Phan memaparkan, waktu untuk memenuhi kelebihan bayar (restitusi) tercatat selama 18 jam. Sedangkan waktu untuk mendapatkan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) lebih lama yaitu 30,9 minggu.
Adapun waktu untuk melakukan audit pajak penghasilan (PPh) badan cuma sekitar empat jam. Namun, waktu penyelesaian hasil pemeriksaan cenderung tak menentu.
Yang menarik, Phan menyoroti, jenis pembayaran pajak di Indonesia tergolong yang terbanyak di dunia, yaitu 43 jenis pembayaran pajak. Padahal, rata-rata di ASEAN hanya 26 jenis, sedangkan rata-rata dunia hanya 25 jenis. Jenis pembayaran pajak yang dimaksud mencakup pajak atas pendapatan usaha, PPh tenaga kerja, dan pajak lainnya.
Phan meyakini, peringkat Indonesia bisa terus membaik jika pemerintah tetap fokus meningkatkan sistem perpajakan. “(Peningkatan) ini sudah terlihat selama dua tahun terakhir,” kata Phan. (Baca juga: Perburuan Pajak Selebgram Tuai Kritik)
Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal berharap, kenaikan peringkat tersebut akan mendorong wajib pajak semakin patuh membayar pajak. Ia mengakui masih ada keterlambatan dari sisi pembayaran restitusi kepada pembayar pajak. Namun, ke depan, ia berjanji indikator ini akan diperbaiki.
“Data base bagus, IT bagus. Kalau level of confident naik kami bisa berikan refund dengan cara yang lebih mudah,” kata Yon.
Selain itu, Ditjen Pajak tengah mengkaji sistem pembayaran pajak oleh perusahaan secara elektronik. Sebab, saat ini penerapan e-filling dan e-faktur masih untuk wajib pajak orang pribadi. Perangkat keras untuk perbaikan sistem perpajakan ini sudah tersedia sejak tahun lalu. Sedangkan untuk perangkat lunak akan dipenuhi Ditjen Pajak secara bertahap.
