Realisasi Tax Amnesty Periode II Oktober Mayoritas UKM
Jumlah wajib pajak besar yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) pada periode II ini mulai berkurang. Dalam hampir satu bulan periode II berjalan, perserta tax amnesty lebih banyak diisi oleh wajib pajak usaha kecil dan menengah (UKM).
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat sejak memasuki periode II hingga sekarang porsi wajib pajak UKM sudah mencapai 63,3 persen. Hal ini terlihat dari perolehan uang tebusan yang mencapai Rp 716,3 miliar, sebanyak Rp 453,2 miliar berasal dari wajib pajak UKM.
(Baca: Genjot Tax Amnesty II, Sri Mulyani Cek Data Harta Orang Kaya)
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama merinci wajib pajak UKM ini terdiri dari orang pribadi (OP) dengan jumlah tebusan Rp 431,9 miliar dan jumlah Surat Pelaporan Harta (SPH) sebanyak 19.996. Adapun untuk wajib pajak badan tercatat tebusannya mencapai Rp 21,3 miliar dengan 4.439 SPH. Adapun total SPH pada bulan Oktober mencapai 31.513.
"Kesimpulan kami sudah mulai banyak UKM masuk," kata Yoga saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (27/10). (Baca: Pemerintah Genjot Tebusan Tax Amnesty UKM pada Oktober)
Hal ini memang sesuai dengan yang telah diprediksi oleh Ditjen Pajak, bahwa program tax amnesty periode II akan menyasar UKM. Ditjen Pajak juga memfasilitasi UKM dalam hal pembayaran, melalui sejumlah langkah teknis.
Beberapa kemudahan tersebut, diantaranya adalah penyerahan SPH secara kolektif, bagi UKM yang terafiliasi dalam asosiasi. Kemudahan lainnya yakni pengisian rincian harta dengan tulisan tangan. Ini dilakukan dengan bimbingan teknis langsung dari petugas pajak di lapangan.
(Baca juga: Prosedur Dipermudah, UMKM Tetap Malas Ikut Tax Amnesty)
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugieasteadi mengatakan Ditjen Pajak akan terus mendekati UKM untuk mengikuti tax amnesty. Dirinya mengatakan hal ini terlihat dari adanya outlet tax amnesty di beberapa pasar, yang merupakan basis UKM. "Seperti Tanah Abang dan Pasar Pagi sudh ada," katanya.
Yoga juga sempat mengatakan Ditjen Pajak telah menyiapkan beberapa langkah untuk sosialisasi dan bimbingan teknis secara menyeluruh, dalam mengajak UKM ikut tax amnesty. Salah satunya dengan menggandeng beberapa kementerian seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“BUMN kami ajak karena banyak UKM yang merupakan usaha binaan mereka,” ujarnya. (Baca: Analis, Pengacara, dan Dokter Paling "Malas" Ikut Tax Amnesty)
