Tiga Bank Besar Pemerintah Akan Tambah Utang ke Cina
Karena itu, di depan anggota DPR, kali ini Asmawi berjanji akan memastikan porsi utang baru akan lebih besar untuk infrastruktur. Dia membenarkan bila pinjaman sebelumnya lebih banyak tersalurkan ke industri manufaktur dan perdagangan karena butuh proses yang cepat. Melalui skema refinancing dengan nasabah lama, proses penyaluran kredit menjadi lebih cepat.
Selain dengan Cina, Himbara juga sedang mengkaji pinjaman dari negara lain seperti Jepang. Apalagi, kata Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, otoritas Negeri Sakura tersebut tengah mengkaji kembali aturan yang memungkinkan dihilangkannya persyaratan jaminan. Jika rencana perubahan undang-undang tersebut disetujui parlemen, pinjaman ke Jepang sangat menggiurkan. Apalagi negara itu menerapkan bunga negatif.
“Pinjaman seperti ini banyak kami jajaki. Jepang itu berikan pinjaman G to G (Government to Government) dan selalu ada jaminan. Sekarang Jepang sedang revisi undang-undangnya untuk tidak ada jaminan itu. Ini yang kami nanti,” ujar dia. (Lihat pula: Skenario Berlapis Menambal Defisit: Utang Luar Negeri dan Pakai Sisa Anggaran).
Sebagian anggota Komisi Keuangan DPR nampaknya mendukung langkah ketiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini. Dana tersebut diharapkan akan mengimbangi pembiayaan bank untuk infrastruktur yang sifatnya jangka panjang. Dengan begitu, bank tak lagi mengandalkan dana murah dan deposito untuk mendapat likuiditas, tetapi melalui pinjaman multilateral atau bilateral, maupun dengan menerbitkan surat utang.
“Kata-kata pinjaman ke luar negeri itu sulit diterima rakyat. Padahal dalam bisnis kalau orang mau bangun harus pinjam. Tapi, pemerintah malah menerbitkan surat utang, itu bunganya mahal. Kalau G to G bunganya rendah, tapi takut,” ujar Ketua Komisi Keuangan Ahmadi Noor Supit.
