BTN Siapkan Rp 22 Triliun untuk KPR Subsidi Selisih Bunga
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) bersiap menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema subsidi selisih bunga (SSB). Targetnya, bulan ini BTN sudah mulai menyalurkan KPR dengan skema SSB.
Direktur Utama BTN Pahala Mansury mengatakan, skema SSB diproyeksikan dapat digunakan untuk mendukung penyaluran 146.000 rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dengan asumsi penyaluran KPR untuk 146.000 unit, maka total kredit yang dapat disalurkan BTN diperkirakan sekitar Rp 22 triliun. Besaran ini dipandang sudah cukup bagi korporasi pada saat ini.
"Sudah sangat membantu, dan likuiditas BTN juga mendukung, terlebih dengan penurunan giro wajib minimum (GWM) oleh Bank Indonesia. Di sisi lain dana pihak ketiga (DPK) BTN sampai 31 Maret 2020 juga masih tumbuh," kata Pahala, dalam siaran pers, Kamis (14/5).
Ia menambahkan, kondisi likuiditas BTN juga cukup aman dan terjaga, terlihat dari rasio Aset Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) diatas 80%, jauh diatas regulasi yang ditetapkan.
(Baca: Gerak Terbatas, Bank BUMN Ragu Kinerja Mendatang Tetap Positif)
BTN pun cukup percaya diri mampu menyalurkan KPR dengan skema SSB dengan lancar, berbekal perbaikan proses bisnis berbasis risiko dengan fokus pada segmen berisiko rendah yang telah dijalankan sejak 2019. Upaya ini, menurut Pahala, menunjukkan BTN telah mengedepankan asas kehati-hatian dalam setiap proses bisnis.
“Dengan demikian, kondisi perseroan sangat aman untuk mendorong percepatan penyaluran KPR dengan skema SSB, walaupun di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19)," ujarnya.
Sepanjang kuartal I 2020, bank spesialis KPR ini tercatat mampu menyalurkan KPR subsidi, baik konvensional maupun syariah, sebanyak Rp 3,68 triliun. Total jumlah rumah yang didanai dengan KPR subsidi ini tercatat sebanyak 27.224 unit.
Program SSB sendiri, sebenarnya sempat dihentikan karena dianggap membebani keuangan negara. Namun, adanya wabah virus corona membuat pemerintah pada Februari 2020 menghidupkan kembali program ini.
"Alokasinya Rp 800 miliar untuk SSB dan Rp 700 miliar untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM)," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Gedung Parlemen, Jakarta, (26/2).
(Baca: Kinerja Terancam, Bank BUMN Minta Subsidi Bunga KUR dari APBN Ditambah)
