Utang BUMN Karya Menumpuk di Bank, OJK Peringatkan Soal Risiko Kredit
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti perihal menumpuknya beban utang perusahaan BUMN Karya di industri perbankan Tanah Air. Regulator menyebut, sejumlah bank akan terguncang dari sisi permodalannya seiring besarnya eksposur kredit mereka ke BUMN karya yang gencar membangun pelbagai proyek infrastruktur.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan selalu mengawasi perkembangan BUMN karya. Menurut Dian, dari sisi nominal, eksposur kredit BUMN Karya lebih banyak berasal dari Bank BUMN ketimbang bank swasta.
"Kami memantau perkembangan BUMN Karya tersebut berdasarkan sampling pemeriksaan, laporan keuangan BUMN Karya yang tersedia secara publik, dan informasi lainnya termasuk yang tersedia di media," kata Dian dalam keterangan resminya, Jumat (9/6).
Salah satu BUMN karya, PT Waskita Karya Tbk misalnya mempunyai utang ke PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) senilai Rp 7,51 triliun atas perjanjian restrukturisasi induk atau master restructuring agreement (MRA).
Kemudian, utang senilai Rp 4,55 triliun kepada PT Bank Mandiri Tbk, lalu utang Rp 2,64 triliun kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebesar Rp 2,03 triliun.
Tidak hanya berutang ke bank pemerintah, Waskita juga tercatat memiliki utang jangka panjang di sejumlah bank-bank swasta. OJK menilai, bank swasta mungkin terdampak cukup signifikan terutama karena pembentukan cadangan (CKPN) yang secara umum ukurannya relatif lebih rendah dari bank BUMN.
Terpantau, Waskita Karya mencatatkan utang jangka panjangnya kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin, senilai Rp 3,01 triliun pada laporan keuangan kuartal pertama 2023. Perusahaan juga memiliki utang jangka panjang kepada Bank BTPN senilai Rp 2,49 triliun. Selanjutnya kepada Bank Permata, Waskita berutang Rp 856,33 miliar.
Tak kalah besar dengan Waksita, BUMN Karya lain juga memiliki utang jangka panjang jumbo adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Terbesar eksposurnya utangnya kepada Bank Mandiri Rp 4,19 triliun dan BNI senilai Rp 1,20 triliun.
Kemudian, PT PP Tbk (PTPP), juga punya utang jangka panjang cukup besar senilai Rp 1,54 triliun kepada BTN. Kemudian, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) punya eksposur utang jangka panjang Rp 1,06 triliun ke BTN.
Dian mengatakan OJK selalu meminta kepada bank agar melakukan proses bisnis perkreditan sesuai ketentuan. Pastinya dengan mempertimbangkan aspek tata kelola dan manajemen risiko. "Hal ini termasuk pembentukan cadangan yang memadai sesuai dengan kondisi debitur," katanya.
Dian menyebut OJK terus melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko. Serta tata kelola oleh bank serta pengaruhnya terhadap kondisi keuangan bank secara keseluruhan.
