Pemimpin BRICS Dorong Penggunaan Bitcoin untuk Bayar Impor
Buat ringkasan dengan AI
Anggota parlemen dari negara anggota BRICS mengadvokasi para penambang kripto Rusia untuk menjual Bitcoin mereka kepada pembeli internasional. Menurut laporan Bloomberg, hal ini memungkinkan negara-negara untuk menggunakan Bitcoin dan aset kripto lainnya untuk impor.
BRICS merupakan kelompok negara-negara berkembang yang pembentukannya diinisiasi oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan pada 2009. Kelompok tersebut saat ini sudah memiliki beberapa anggota baru, yakni Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Menurut laporan cryptobriefing.com, Matthew Siegel, Kepala Aset Digital di VanEck, mengatakan sanksi dari negara-negara Barat telah berdampak signifikan pada ekonomi Rusia. Namun, kemunculan kripto menawarkan alternatif bagi sistem keuangan tradisional yang didominasi oleh dolar Amerika Serikat (AS).
Richard Wolff, seorang ekonom dan profesor emeritus AS di University of Massachusetts Amherst, mengomentari pergeseran dinamika ini. Ia menyatakan koalisi BRICS mendapatkan momentum sementara Amerika Serikat mengalami penurunan.
Presiden Rusia Vladimir Putin membahas masalah dolar AS yang digunakan sebagai senjata politik dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS berlangsung di Kazan, Rusia. Putin menggarisbawahi komitmen negara-negara BRICS untuk menemukan jalan baru dalam kerja sama ekonomi dan menanggalkan ketergantungan pada dolar AS. Kripto merupakan salah satu alternatif yang mereka pertimbangkan.
Dalam konteks ini, Rusia secara aktif bekerja untuk menciptakan infrastruktur penyelesaian dan pembayaran yang akan melewati sistem pembayaran Swift. Inisiatif de-dolarisasi ini diharapkan menjadi salah satu proposal paling konkret yang muncul dari KTT BRICS di Kazan.
Dalam perkembangan terkait, BitRiver Rusia dan Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF) telah bermitra untuk meluncurkan inisiatif penambangan kripto di seluruh BRICS. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun pusat data kripto dan AI di seluruh negara anggota.
Kolaborasi strategis ini dirancang untuk meningkatkan daya komputasi dan mengurangi ketergantungan pada sanksi dan teknologi Barat.
Waktu pelaksanaan kemitraan ini selaras dengan peraturan penambangan kripto terbaru Rusia, yang ditetapkan pada Agustus 2024. Hal ini memberikan pedoman operasional yang jelas bagi para penambang dan operator pusat data.
