BI Kucurkan Likuiditas Rp 149,3 Triliun untuk Dukung UMKM dan Perumahan

Bank Indonesia (BI) telah menggelontorkan tambahan likuiditas perbankan sebesar Rp 149,3 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perumahan. Gubernur BI Destry Damayanti berharap tambahan likuiditas tersebut dapat mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke kedua sektor tersebut.

Destry menyebut dukungan likuiditas untuk sektor UMKM mencapai Rp 84,3 triliun, dana itu berasal dari kebijakan insentif likuiditas makroprudensial melalui penurunan giro wajib minimum (GWM) perbankan.

“Kami mempunyai kebijakan likuiditas makroprudensial, di mana untuk di sektor UMKM itu sudah kami kembalikan dana bank yang ditempatkan di BI karena ada penurunan dari reserve requirement ratio-nya, yaitu sekitar Rp 84,3 triliun,” kata Destry dalam konferensi pers usai rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11).

Pembiayaan Perumahan Rp 65 Triliun

Sementara itu, untuk dukungan likuiditas sektor perumahan angkanya menyentuh sekitar Rp 65 triliun. Destry menyatakan dana tersebut tidak lagi harus ditempatkan perbankan di BI sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor perumahan.

“Di sektor keuangan juga sekitar Rp 65 triliun sudah masuk ke bank, dalam artian mereka tidak perlu menempatkan ke BI, tapi bisa digunakan untuk sektor perumahan,” kata dia. 

Selain melalui kebijakan likuiditas makroprudensial, BI juga menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan dari 9% menjadi 7% pada Oktober 2026.

“Jadi, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya untuk UMKM dan juga untuk sektor pemerintahan dalam rangka mendukung program pemerintah,” kata Destry.

Kebijakan KLM Sejak 1 September 2026 

Sejak 1 September 2026, BI juga telah memberlakukan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong penyaluran kredit. BI menaikkan batas maksimal insentif KLM dari sebelumnya 5,5% menjadi 6% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. Insentif diberikan melalui pengurangan kewajiban giro bank di BI, sehingga memberikan tambahan ruang likuiditas bagi bank untuk menyalurkan kredit dan pembiayaan.

BI melihat kemampuan kredit perbankan saat ini masih longgar. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 10,94% secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan kredit tumbuh 13,65% (yoy).

Destry mengatakan, sebanyak Rp 338,2 triliun dialokasikan melalui KLM financing channel atau saluran pembiayaan. Sedangkan insentif sebesar Rp 123 triliun, dialokasikan melalui KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU).

"Perkembangan positif intermediasi perbankan didukung oleh kebijakan makroprudensial longgar yang terus ditempuh BI melalui optimalisasi KLM," ujar Destry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (23/9).