Karyawan Keberatan Gaji Dipotong 30%, Garuda Indonesia Bergeming
Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bergeming, meski sejumlah karyawan keberatan atas kebijakan pemotongan gaji 30%. Maskapai nasional tersebut menyatakan pemotongan gaji tak terelakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Ini dilakukan demi menjaga keberlangsungan usaha.
Manajemen mengatakan pemotongan itu tak bisa dihindari karena pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal 2020 telah memberikan dampak signifikan, terutama bagi industri penerbangan Tanah Air.
Tekanan kinerja yang cukup berat juga dialami Garuda sebagai dampak implementasi pembatasan pergerakan masyarakat di sejumlah wilayah oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19.
"Oleh karena itu, terjadi penurunan signifikan atas lalu lintas penumpang yang tak dapat terhindarkan dan secara langsung mempengaruhi pendapatan Garuda," kata manajemen Garuda dalam keterbukaan informasi yang dikutip Selasa (19/10).
Kondisi tersebut tentunya mengharuskan perseroan untuk melakukan upaya dan langkah strategis agar tetap dapat bertahan hidup. Ini juga sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan kinerja.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan pemotongan sementara gaji karyawan sebesar 30- 50%. Pada dasarnya merupakan upaya menjaga keberlangsungan operasional melalui pengelolaan beban dan arus kas menyesuaikan dengan kondisi dan permintaan yang ada.
Secara berkelanjutan, Garuda juga terus menjalankan berbagai langkah strategis lainnya dalam mengelola struktur beban. Hal itu dilakukan melalui efisiensi biaya operasional, restrukturisasi biaya sewa pesawat, maupun biaya penunjang lainnya.
"Kami berkomitmen untuk membuka komunikasi guna dapat menyampaikan pemahaman kepada seluruh stakeholders, termasuk karyawan, berkenaan dengan latar belakang pemberlakukan kebijakan ini," kata manajemen.
Di samping itu, Garuda secara berkala akan melakukan tinjauan atas pemberlakuan kebijakan pemotongan gaji. Hal ini selaras dengan kondisi dan pemulihan kinerja yang terus diupayakan hingga kini.
Manajemen mengaku sudah melakukan komunikasi dan diskusi dengan karyawan yang keberatan dan menjelaskan mengenai kondisi perusahaan. Selain itu, sudah menjelaskan latar belakang penerapan kebijakan ini, dimana pada dasarnya tujuan utama pemberlakukan kebijakan terkait adalah guna tetap menjaga keberlangsungan usaha.
"Yaitu dengan implementasi kebijakan pemotongan gaji pegawai yang bersifat sementara waktu," katanya.
Lebih lanjut, Garuda senantiasa membuka komunikasi dan diskusi dengan pegawai serta turut menerima masukan dari karyawan. Hal ini dilakukan agar bersama-sama dapat berupaya mendorong pencapaian pemulihan kinerja yang diharapkan.
Pembacaan Putusan PKPU Ditunda
Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda pembacaan putusan terkait proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Putusan ditunda hingga 21 Oktober 2021 dari yang sebelumnya 14 Oktober 2021.
Manajemen Garuda mengatakan, karena ada penundaan tersebut maka upaya lanjutan penyelesaian PKPU dari maskapai nasional ini akan disampaikan setelah pembacaan putusan. Selain itu, karena pembacaan putusan ditunda, belum terdapat dampak pada proses restrukturisasi.
"Maka hingga saat ini tidak terdapat dampak terhadap proses restrukturisasi menyeluruh yang dilakukan Perseroan," kata manajemen Garuda dalam keterbukaan informasi yang dikutip Selasa (19/10).
Sidang PKPU yang sedang dijalankan ini atas tuntutan dari PT My Indo Airlines dengan Perkara Permohonan PKPU Nomor: 289/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
My Airlines merupakan maskapai penerbangan yang menyediakan jasa logistik udara, pengiriman barang kargo, dan layanan penumpang. Jaringan kantor berada di Singapura, Jakarta, Batam, Balikpapan, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Labuan, Brunei, Manila, Clark, Timur Tengah, dan beberapa tempat lain. My Airlines juga memiliki fasilitas gudang di seluruh negara di Asia Tenggara.
