Garuda Indonesia Siapkan 14 Armada Terbangkan 104 Ribu Jemaah Haji
Emiten maskapai BUMN, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menyepakati kontrak kerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama pada Kamis (27/4). Keduanya akan bekerja sama terkait Angkutan Udara Jemaah Haji Reguler Indonesia 1444 H/2023 M.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan GIAA menyiapkan 14 armada untuk jemaah yang akan berangkat haji.
"Terdiri dari Boeing 777 dan Airbus 300 untuk mengangkut jemaah haji reguler Indonesia dari Tanah Air ke Arab Saudi pun sebaliknya," kata Irfan dalam keterangan resminya, Kamis (27/4).
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan, Garuda Indonesia tahun ini mendapatkan kepercayaan mengangkut jemaah haji regular ke Arab Saudi hingga kembali lagi ke Tanah Air. Total ada 104.172 orang yang tergabung dalam 287 kelompok terbang,
“Mereka adalah jemaah yang berasal dari sembilan embarkasi. Ada dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta-Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok,” ungkapnya.
Hilman turut menyampaikan, tahun ini ada sekitar 30% jemaah yang sudah berusia 65 tahun ke atas. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, katanya, memiliki tagline ‘Haji Ramah Lanjut Usia’.
Hilman berharap Garuda Indonesia melakukan penyesuaian layanan demi kenyamaan jemaah haji, termasuk lansia. Dirinya minta kepada GIAA agar menyediakan layanan prioritas kepada jemaah lansia dan disabilitas.
“Kami meminta untuk petugas darat dan udara PT. Garuda Indonesia Tbk tahun ini dapat lebih ramah dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Layani mereka bagaikan melayani orang tua kita sendiri,” katanya.
Adapun, Garuda Indonesia selama ini sudah menjadi mitra Kementerian Agama dalam memberangkatkan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi dan mengantar pulang mereka kembali ke Tanah Air.
Sebelum penandatangan kerja sama ini, kedua pihak telah melakukan serangkaian pembahasan intensif, termasuk negosiasi harga dan pembahasan draf perjanjian kerja sama.
