Laporan Keuangan 43 Kementerian dan Lembaga WTP 5 Tahun Berturut-turut

Pemerintah memberikan penghargaan kepada 43 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 kali berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2017-2018.

Meski Begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa perdikat WTP ini bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara.

"Keuangan Negara memiliki peranan dan kontribusi penting di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Kamis (12/9).

(Baca: Laporan Keuangan Daerah Kini Bisa Diakses Lewat Aplikasi)

Ia mengharapkan, pemanfaatan laporan keuangan tidak hanya menggunakan laporan di K/L masing-masing. Menurut dia, laporan keuangan pemerintah pusat juga harus dikonsolidasikan dengan daerah. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

Saat ini, pemerintah tengah mengembangkan sistem informasi keuangan Republik Indonesia yang mengintegrasikan antara sistem informasi keuangan pusat dengan daerah.

“Jadi kita berharap adanya konsolidasi secara real time akan menjadi sumber informasi yang powerful bagi semua pembuat keputusan baik eksekutif, legislatif, masyarakat, bahkan dunia usaha” kata dia. 

(Baca: Luhut Optimistis RI Masuk Jajaran 5 Ekonomi Terbesar Dunia pada 2045)

Dari sisi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pemerintah juga menyampaikan penghargaan BMN Award kepada 11 K/L dalam 3 kategori yaitu Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN, dan Sertifikasi BMN. Selain itu, terdapat dua kategori tambahan yaitu continuous improvement dan peer collaboration.

Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, ia meminta untuk terus mengoptimalkan penggunaan BMN. Pengoptimalan ini dengan menyesuaikan berbagai konsep atau cara kerja baru mengikuti perkembangan teknologi digital.

Berikut 43 K/L yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah atas capaian WTP 5 tahun berturut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Daerah
3. Komisi Yudisial
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Majelis Permusyawaratan Rakyat
6. Mahkamah Konstitusi
7. Mahkamah Agung
8. Kementerian Dalam Negeri
9. Kementerian Perindustrian
10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN
12. Badan Koordinasi Penanaman Modal
13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
14. Badan Pengawas Obat dan Makanan
15. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
17. Badan Tenaga Nuklir Nasional
18. Lembaga Administrasi Negara
19. Badan Kepegawaian Negara
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
21. Badan Nasional Penaggulangan Bencana
22. Kementerian Sekretariat Negara
23. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
24. Kementerian Keuangan
25. Kementerian Perhubungan
26. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
27. Kementerian Kesehatan
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
30. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
31. Kepolisian Negara Republik Indonesia
32. Kementerian Perdagangan
33. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
34. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
35. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
36. Badan Intelijen Negara
37. Dewan Ketahanan Nasional
38. Badan Narkotika Nasional
39. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
40. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
41. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
42. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
43. Sekretariat Kabinet