Jokowi Minta Insentif Pajak Dikawal
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta implementasi kebijakan pemberian insentif perpajakan benar-benar dikawal. Dengan demikian, diharapkan kebijakan pemberian insentif perpajakan dapat lebih terarah.
“Betul-betul bisa berikan tendangan yang besar bagi pelaku usaha. Artinya bisa nendang,” kata Jokowi ketika membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9).
Adapun insentif pajak yang dikucurkan pemerintahan Jokowi, mencakup perluasan tax holiday, tax allowance, insentif investment allowance, super deduction untuk pengembangan vokasi, penelitian, dan industri padat karya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas mengingatkan bahwa insentif perpajakan bukan satu-satunya penentu peningkatan ekspor dan investasi. Menurut Jokowi, faktor lain yang memiliki peranan penting adalah perbaikan ekosistem usaha, seperti kualitas infrastruktur serta penyederhanaan dan percepatan perizinan.
(Baca: Indonesia Dapat Akses Informasi WNI di Negara Surga Pajak San Marino)
Hal yang tak kalah penting, katanya, adalah kepastian regulasi, khususnya di bidang perpajakan. “Karena itu saya minta reformasi regulasi perpajakan juga segera dituntaskan sehingga betul-betul menunjang daya saing ekonomi negara kita,” ucapnya.
Reformasi perpajakan, kata Jokowi, harus dilakukan baik di sektor regulasi, administrasi, sistem inti administrasi perpajakan (core tax system), basis data, sistem informasi perpajakan, hingga sumber daya manusia (SDM).
Menurut Jokowi, reformasi perpajakan penting agar negara memiliki sistem pemungutan pajak yang terpercaya. Selain itu, reformasi perpajakan bertujuan membuat sistem administrasi perpajakan Indonesia lebih efisien, terintegrasi, dan mutakhir.
(Baca: Aturan Baru, Kemenkeu Beri Insentif Pajak untuk Sektor Hulu Migas)
Dengan demikian, hal tersebut dapat mempercepat terwujudnya keadilan sosial. “Juga meningkatkan daya saing ekonomi kita terutama dalam hal investasi dan ekspor,” kata dia.
Selain Jokowi, rapat terbatas hari ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito.
Lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Hadir pula Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BPKM) Thomas Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
