Sri Mulyani Belum Siapkan Anggaran Khusus Ibu Kota Baru di RAPBN 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih mempertimbangkan penyertaan anggaran khusus untuk pemindahan ibu kota negara dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Hal ini mengingat infrastruktur dasar Kaltim sebagai ibu kota baru ditargetkan mulai dibangun pada akhir tahun depan.
"Yang saya lihat dari Menteri Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Perhubungan sudah ada beberapa pos mereka sediakan tapi jumlahnya belum signifkan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8).
Ia menjelaskan, ini karena rencana pembangunan infrastruktur di ibu kota baru nanti masih dalam bentuk kajian awal kedua kementerian tersebut. Oleh karena itu, pihaknya masih akan melihat bagaimana perkembangan kajian tersebut.
Selain itu, ia pun juga masih menunggu landasan hukum yang sah dalam rencana pemindahan ibu kota negara. "Karena kalau master plan belum terkomunikasikan dan landasan hukum seperti UU-nya untuk pemindahan ibu kota sehingga nanti kita lihat secara bersama," ucap dia.
(Baca: Menteri PANRB Sebut 30% PNS Pusat Tak Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru)
Berdasarkan kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, pemindahan ibu kota negara juga akan menelan biaya mencapai Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, 19,2% dari total pembiayaan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara sisanya akan didanai menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan ditanggung pihak swasta.
Sebelumnya, salah satu anggota DPR sempat menyinggung bahwa pemindahan ibu kota dinilai tak baik jika memakai dana dari pihak swasta. Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya masih akan mempelajari master plan yang dirancang oleh PUPR dan Bappenas.
(Baca: Ibu Kota Baru Bakal Miliki Kebun Raya hingga Industri Teknologi Tinggi)
"Ya nanti kami akan mempelajari master plan yang di-develop oleh menteri PUPR dan Bappenas bagaimana dari sisi kebutuhan pembangunan itu sendiri, status asetnya dan bagaimana kebutuhan capital spending-nya," katanya.
Selain itu, dirinya menjelaskan bahwa harus dipikirkan pula bagaimana nasib seluruh aset negara yang ada di Jakarta. Dengan demikian, inventarisasi dan pelaksanaan proyek pemindahan ibu kota negara dapat berjalan dengan baik.
Ia melanjutkan, semua hal tersebut masuk di dalam rencana yang nanti akan dikaji secara matang. "Kami lihat keseluruhan kemungkinan pembiayaan dan kami harapkan bisa seminimal mungkin (membebani) generasi yang akan datang," jelas dia.
