Data E-Commerce Akurat, Sri Mulyani Kaji Cara Pungut Pajak yang Sesuai
Sebelumnya, Sri Mulyani sempat menarik kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan yang dirilis pada 31 Desember lalu tersebut semestinya berlaku efektif pada 1 April 2019.
Sri Mulyani mengatakan, alasan penarikan aturan yaitu masih perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih komprehensif antarkementerian/lembaga. Koordinasi dibutuhkan agar pengaturan e-commerce tepat sasaran, berkeadilan, efisien serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital.
(Baca: Kembangkan Ekonomi Digital, Forbes Sebut Indonesia Macan Baru Asia)
Alasan lainnya, masih diperlukan sosialisasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta mempersiapkan infrastruktur pelaporan data e-commerce.
Belum diterapkannya aturan pajak e-commerce sempat mendapat sorotan dari anggota DPR. Anggota Komisi V DPR RI Alex Indra Lukman menilai pemerintah tidak adil lantaran hanya menyasar pelaku usaha konvensional. "Padahal usaha konvensional hari ini bersaing dengan e-commerce yang belum kena pajak sama sekali. Ini tidak fair,” ujar dia.
