Aktivis Menggelar Forum Tandingan IMF-World Bank di Bali
Kemudian, Deputi Direktur Advokasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Mutaqqin mengkritisi kebijakan perlindungan (safeguards) Bank Dunia yang diterapkan sejak 1 Oktober, bernama ESF (Environmental Social Framework). Menurutnya, kebijakan baru ini berpotensi menimbulkan praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kerusakan lingkungan.
Di satu sisi, ia menilai hukum nasional yang menaungi proyek tersebut belum cukup memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak dan lingkungan hidup. “Bagaimana jika standar hukum nasionalnya jauh di bawah standar safeguards Bank Dunia,” ujarnya.
(Baca: Jumlah Peserta Rapat Tahunan IMF-Bank Dunia Capai 32.000)
Lalu, Direktur Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan menyayangkan adanya beberapa agenda di dalam sidang tahunan tersebut yang bersifat tertutup bagi masyarakat umum. Padahal, Indonesia merupakan tuan rumah.
Ia juga berharap, pemerintah tidak menambah utang dari kedua lembaga tersebut setelah pertemuan ini. “Indonesia harus berhenti gali lubang tutup lubang dengan berutang. Siapapun pemerintahnya, kalau watak dan praktiknya masih sama, maka tidak akan ada perubahan,” kata dia.
Di lain kesempatan, Mantan Menteri Keuangan M Chatib Basri mengatakan perhelatan akbar tersebut tidak akan menggelembungkan utang pemerintah. Lewat ajang internasional tersebut, pemerintah justru bisa memperjuangkan agenda dan ide-idenya agar didengar oleh para pembuat kebijakan di sektor keuangan.
"Untuk meminta tambahan utang, tidak perlu jadi tuan rumah. Argentina meminta utang IMF tahun ini karena krisis, mereka bukan tuan rumah," kata dia lewat akun Twitternya @ChatibBasri.
