Antisipasi Bencana, Pemerintah Bakal Mengasuransikan Berbagai Aset
Bencana alam yang bertubi-tubi melanda Tanah Air membuat pemerintah mempertimbangkan untuk mengasuransikan berbagai aset negara, di antaranya infrastruktur. Tujuannya, menjamin adanya sumber pendanaan lain untuk pembangunan kembali bila terjadi bencana.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah berencana mengasuransikan Barang Milik Negara (BMN) secara bertahap. Sebagian BMN akan diasuransikan di tahun 2019, dan dilanjutkan pada 2020. “BMN banyak sekali triliunan, (jadi) bagaimana melindungi itu," kata dia di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (4/10).
Beberapa negara lain disebut-sebut juga menggunakan asuransi untuk mengantisipasi bencana alam. Menurut Suahasil negara kepulauan seperti Karibia sudah terlatih untuk asuransi. Sebab, bencana alam seperti topan bisa membuat kerusakan besar. “Sekali kena topan itu, bisa 30-150% PDB-nya (Produk Domestik Bruto) hilang,” ujarnya.
(Baca juga: Butuh Dana Besar, Pemerintah Terima Bantuan 18 Negara untuk Gempa Palu
Meski begitu, ia menjelaskan detail tentang mekanisme asuransi bencana masih digodok. Hal ini termasuk soal perhitungan preminya, siapa yang akan membayar preminya, hingga perusahaan-perusahaan asuransi yang akan diajak kerja sama. Menurut dia masih ada pro kontra soal perusahaan asuransi yang dipilih.
“Kalau dikelola (perusahaan asuransi) dalam negeri berarti seluruh risikonya di dalam negeri tapi kalau kita bawa ke luar negeri duit itu dikelola di luar negeri. Ini mesti kami lihat mekanismenya,” ujarnya.
Bencana gempa bumi melanda beberapa daerah di Tahan Air sepanjang tahun ini. Pada awal Agustus, gempa besar mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan menyusul di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada akhir September lalu. Di Sulteng, gempa disertai tsunami dan likuifaksi sehingga membuat kerusakan besar.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulanagan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran dana cadangan sebesar Rp 4 triliun untuk penanganan bencana. Namun, anggaran tersebut tidak cukup.
Kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan pemulihan di Lombok saja diperkirakan mencapai Rp 12,6 triliun. "Itu (dana cadangan) tidak cukup. Apalagi untuk recovery itu perlu puluhan triliun rupiah," kata Sutopo awal Oktober lalu. Maka itu, pihaknya berencana untuk mengajukan anggaran tambahan.
(Baca juga: Ini Keringanan Pajak untuk Korban Gempa Palu)
Adapun sekitar 18 negara telah menyatakan komitmennya untuk membantu penanganan gempa dan tsunami di Sulteng. Mereka, antara lain Amerika Serikat, Perancis, Republik Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Australia. Kemudian, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Jepang, India, dan China.
Selain itu, ada juga lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) yang berencana memberikan bantuan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan, pemerintah akan mengarahkan bantuan sesuai kebutuhan. Salah satu bantuan yang dibutuhkan alat angkut udara untuk landasan pacu (runway) sepanjang 2000 meter, seperti Hercules C130 dan Boeing 737 seri 400 dan 500.
Selain itu, ada juga kebutuhan berupa tenda pengungsi, rumah sakit lapangan dan tenaga medik, water treatment untuk menyediakan air bersih, genset untuk membantu pasokan listrik, hingga alat pengasapan (fogging). Fogging dibutuhkan untuk menetralisir jenazah yang terlambat dikubur.
