Kalla Ingatkan Ketimpangan Ekonomi Daerah Bisa Timbulkan Perpecahan
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di daerah. Menurutnya, ketimpangan ekonomi dapat menimbulkan berbagai macam masalah bangsa, salah satunya pemberontakan dan perpecahan.
Kalla mengatakan dari pengalaman sejarah, beberapa kasus pemberontakan seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, Perdjuangan Rakjat Semesta (Permesta) di Sulawesi, hingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terjadi lantaran kesejahteraan yang tidak merata. "Masalah ini bukan masalah baru, setiap saat bisa terjadi," kata Kalla saat membuka acara Indonesia Development Forum 2018 di Jakarta, Selasa (10/7).
Dia merasa peran pemerintah daerah juga sangat penting untuk menerobos ketimpangan di daerah ini. Upaya ini dilakukan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun konektivitas. Tujuan utamanya menekan gap pembangunan yang selama ini terjadi di setiap daerah.
"Memang ini suatu upaya serius karena negara ini terdiri dari 260 juta orang di ribuan pulau," kata Kalla. (Baca: Bank Dunia: Kualitas Pendidikan Indonesia Masih Rendah)
Selain itu pemerintah juga menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga listrik. Secara umum Kalla mengatakan sistem ekonomi akan diperbaiki agar tidak terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu saja. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat perekonomian daerah.
Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan perbaikan masalah konektivitas dan pelayanan dasar ditujukan untuk menciptakan pusat pertumbuhan di luar Jawa. Dia memperkirakan pada tahun 2045 peran pulau Jawa dalam ekonomi Indonesia sebesar 53 persen atau turun 5 persen dari saat ini.
"Pusat pertumbuhan beralih ke berbasis pengolahan bukan sumber daya alam," kata Bambang.
(Baca: Bappenas: 25% Pengeluaran Masyarakat Miskin untuk Beli Pulsa)
