Defisit APBN Ditarget Turun pada 2019, Laju Ekonomi Diramal Melambat
Sementara itu, ia menduga pemerintah akan menghindari opsi pengurangan defisit dengan mendorong penerimaan pajak. Sebab, kebijakan tersebut bisa memicu kekhawatiran dunia usaha. Selain itu, bisa mengganggu tingkat elektabilitas Presiden Joko Widodo saat Pemilu nanti.
“Tahun ini target penerimaan pajak naik 20% dari realisasi 2017. Pengusaha langsung bereaksi dengan menunda ekspansi. Jadi opsi kurangi defisit dengan genjot pajak sepertinya bakal dihindari apalagi ada Pilpres. Nanti elektabilitasnya bisa drop,” katanya. (Baca juga:Pengusaha Resah Target Pajak Naik 24%, Sri Mulyani Siapkan Strategi)
Mengutip dari laman Sekretariat Kabinet, defisit dalam RAPBN 2019 ditargetkan kurang dari 2% terhadap PDB, dengan asumsi PDB di atas Rp 16.000 triliun. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4) lalu.
Menurut dia, pemerintah akan berusaha untuk mendesain RAPBN 2019 yang tetap memberikan stimulus dan dukungan terhadap perekonomian dan perbaikan sosial, namun tidak menciptakan beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN.
Secara rinci, pada 2019, penerimaan negara akan ditarget naik antara 7,6-13%. Sementara belanja pemerintah pusat akan naik sekitar 7,3% dan transfer ke daerah termasuk untuk Dana Desa akan dirancang naik sekitar 8,3%.
“Kami akan membelanjakan lebih dari Rp 823 triliun kalau tidak salah untuk kementerian/lembaga (K/L). Di mana untuk program-program yang disebut prioritas oleh Bapak Presiden pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial kita akan fokuskan,” kata Sri Mulyani.
