Sri Mulyani: Opini WTP dari BPK Bukan Berarti Bebas Korupsi
Dari sisi Pemerintah, Sri mengaku akan terus memperbaiki proses perencanaan anggaran serta menjaga akurasi penggunaan anggaran. Namun, ia juga menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam pengawasannya.
"Karena kalau WTP (hanya) dilihat apakah sudah mengikuti perencanaan, penganggaran, serta eksekusi dengan azas akuntansi," kata Sri. (Baca juga: Jawab Kebutuhan, Pajak Berbagai Profesi Dikaji Ulang)
Ia menyebut, pada 2015-2017 banyak pos belanja yang mengalami peningkatan signifikan dibanding 2011 hingga 2014. Di antaranya adalah belanja pendidikan yang naik 27,4% dan kesehatan yang juga naik 83,2%. "Sedangkan belanja infrastruktur naiknya mencapai 123,4 persen," ujar Sri.
Sedangkan dari sisi penyerapan anggaran, Sri mengatakan, dalam 5 tahun terakhir penyerapan belanja pegawai masih menjadi yang paling besar yakni 93,4%. Sedangkan untuk belanja modal realisasinya hanya sekitar 84,8%. Namun secara total, penyerapan belanja Pemerintah pusat mencapai 90,3 persen.
Untuk membuat birokrasi lebih efisien, Kementerian Keuangan bersama kementerian lainnya juga telah menyederhanakan Lembar Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Surat Perintah Jalan (SPJ). Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. (Baca juga: Jokowi Masih Keluhkan Banyak Aturan yang Tak Perlu)
