Jokowi Diramal Batasi Anggaran Infrastruktur Jelang Pemilu 2019
Analis Mirae Asset Sekuritas Franky Rivan meramalkan pemerintahan Presiden Joko Widodo bakal membatasi anggaran untuk infrastruktur menjelang pemilihan umum (pemilu) 2019. Sebab, biasanya pemerintah cenderung menaikkan anggaran subsidi jelang pemilu guna meraup dukungan politik dari masyarakat.
Franky memaparkan, kecendrungan tersebut tampak jelang pemilu 2009. “Trennya menguat saat pemerintahan inkumben (petahana) mencoba untuk kembali memenangkan pemilu seperti dibuktikan pada periode kampanye 2008-2009, ketika Susilo Bambang Yudhoyono maju dalam pemilu untuk kedua kalinya,” kata dia dalam laporannya yang diterima Katadata, Selasa (15/8).
Ia mencatat, anggaran subsidi mencapai Rp 223 triliun pada 2008, atau melonjak 91% dibanding tahun sebelumnya. Ia menduga, pemerintahan Jokowi juga akan mengambil kebijakan populis emacam itu jelang pemilu 2019. Adapun dalam revisi anggaran 2017, anggaran untuk subsidi energi tercatat naik 16,3% dari rencana awal Rp 77,3 triliun menjadi Rp 89,9 triliun. (Baca juga: Pemerintah Targetkan Subsidi Elpiji Nontunai Mulai Tahun Depan)
“Ini menambah perhatian kami tentang keberlanjutan anggaran infrastruktur yang juga sudah ditekan dalam jangka pendek,” ucap Franky.
Di sisi lain, menurut dia, keleluasaan anggaran negara juga bisa makin terbatas lantaran pemerintah berencana merealisasikan wacana lama yaitu redenominasi (penyederhanaan) mata uang rupiah dan pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya. Untuk biaya analisis pemindahan ibu kota saja, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengajukan anggaran indikatif sebesar Rp 1,5 triliun.
Sebagai gambaran, ketika Malaysia memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya (sekitar 30 kilometer), biaya yang dibutuhkan cukup besar yaitu mencapai US$ 1,8 miliar atau setara Rp 107,7 triliun. Meski begitu, diakuinya pemindahan ibu kota juga berdampak positif yakni memberikan proyek pada kontraktor. Namun, tender proyek tersebut toh belum akan terlaksana dalam waktu dekat.
Sekalipun pemerintah tidak menaikkan anggaran subsidi dan merealisasikan wacana redenominasi rupiah dan pemindahan ibu kota, namun Franky melihat anggaran infrastruktur tetap akan terbatas. Penyebabnya, pemerintah membutuhkan biaya untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 dan pemilu 2019. (Baca juga: Dana Parpol Akan Naik 10 Kali Lipat, KPK Tuntut Transparansi)
Untuk mempersiapkan atlet, Kemeterian Pemuda dan Olahraga mendapatkan alokasi Rp 2,8 triliun dalam revisi rancangan anggaran 2017, atau naik 115% dari rencana awal. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan alokasi masing-masing sebesar Rp 1,9 triliun dan Rp 3,3 triliun dalam revisi rancangan anggaran 2017, atau secara kumulatif naik 122% dari rencana awal.
“Lantaran anggaran yang dialokasikan ke Bawaslu, KPU, dan Kemenpora akan berlanjut di 2018 dan 2019, kami pesimistis mengenai kemungkinan kenaikan anggaran infrastruktur,” demikian tertulis.
Meski begitu, ia yakin pemerintah akan mempercepat laju penyelesaian proyek infrastruktur terutama sebelum pemilu. Setidaknya, 25% dari proyek infrastruktur yang dijanjikan pemerintah harus selesai. "Tapi karena anggaran ketat dan jelang pemilu akan memberi tekanan bagi pemerintah dalam hal mengembangkan infrastruktur," ujar dia.
Seiring dengan proyeksi tersebut, ia pun merevisi turun harga saham-saham di sektor konstruksi. Meski begitu, ia masih merekomendasikan empat emiten konstruksi yang masih akan mencatatkan kinerja baik seperti PT. Wijaya Karya, PT. Pembangunan Perumahan, PT. Waskita Karya, dan PT. Adhi Karya.
"Kami memotong target harga (saham) semua perusahaan konstruksi--yang menjadi klien Mirae Asset Sekuritas--dan mempertahankan Wijaya Karya sebagai top pick (pilihan terbaik) di sektor ini," kata dia. (Baca juga: Banjir Proyek Strategis Pemerintah, Laba Wika Meroket 242%)
