Jokowi Minta Bupati Ubah Gaya Lama Penganggaran Daerah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para bupati mengubah gaya lama dalam mekanisme penganggaran daerah. Jika sebelumnya setiap dinas mendapatkan jatah anggaran sama rata, kini Presiden memerintahkan agar 60-70 persen anggaran difokuskan untuk pembangunan daerahnya.
Jokowi mengungkapkan hal ini saat pembukaan Rapat Kerja Nasional X Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2017. Jokowi mengatakan pola bagi-bagi anggaran yang kerap dilakukan di tingkat kabupaten sudah kuno dan tidak menunjang pembangunan daerah.
"(Dulu) kalau punya anggaran Rp 100 miliar semua dinas dibagi 5 persen. Jangan seperti itu," kata Jokowi. (Baca: Rentan Penyelewengan, Jokowi Minta Dana Desa Dikawal dan Diawasi)
Menurutnya, seluruh daerah memiliki potensi untuk pengembangan daeranya masing-masing. Oleh sebab itu, Jokowi meminta para bupati fokus pada pengembangan satu hingga dua potensi unggulannya saja. Langkah ini perlu dilakukan untuk menyiasati rendahnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap kabupaten.
"Jangan semua ingin (dikembangkan), maksimal satu atau dua saja," kata Presiden. (Baca: Pusat Tak Bisa Batalkan Perda, Paket Ekonomi Jokowi Akan Terhambat)
Hal lain yang kembali diingatkan oleh Jokowi adalah perizinan daerah. Dia memerintahkan agar tidak ada lagi perizinan di tingkat kabupaten yang memakan waktu bulanan. Bahkan Presiden meminta proses perizinan maksimal hanya memakan waktu harian, jangan sampai lewat dari enam hari.
Selain itu Jokowi juga mengingatkan para bupati berinovasi. Inovasi dan kreativitas merupakan kunci memenangkan persaingan antarnegara. Apalagi di masa depan penduduk muda yang akan mengendalikan perubahan.
"Oleh sebab itu kita perlu menyiapkan inkubator kecil untuk menyongsong hal ini (perubahan)," kata Jokowi. (Baca: Aturan Direvisi, Beban Anggaran Negara untuk Daerah Berkurang)
