"Saya titip Rp 60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan Kepala Desa itu menjadi tersangka kalau cara-cara pengelolaannya tidak baik,"
Jokowi Rakornas APIP 2017
Presiden Jokowi memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2017 di Istana Negara, Kamis (18/5). setkab.go.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku anggaran dana desa yang dialokasikan pemerintah sangat besar, mencapai Rp 60 triliun. Dana yang besar ini sangat rentan adanya penyelewengan. Makanya Jokowi meminta penggunaan anggaran tersebut harus dikawal dan diawasi lebih ketat. 

Saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2017, di Istana Negara, kemarin (18/5), Presiden meminta para kepala desa mengeloa dana desa secara efektif dan efisien. Dana yang besar dari pemerintah pusat ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan perbaikan desanya masing-masing. Di sisi lain, jika pengelolaannya tidak baik, maka bisa membawa para kepala desa terjerat kasus hukum.

"Saya titip Rp60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan Kepala Desa itu menjadi tersangka kalau cara-cara pengelolaannya tidak baik," kata Jokowi dalam keterangan resminya, Kamis (18/5).

(Baca: Sri Mulyani Minta Pemda Lebih Efektif Belanjakan Dana APBN)

Jokowi juga meminta setiap desa mulai mengandalkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Setidaknya bisa dimulai dengan sistem keuangan desa secara sederhana. Hal ini dinilai bisa memudahkan Kepala Desa yang selama ini lebih disibukan dengan laporan ketimbang harus turun ke lapangan untuk membangun desanya. 

Jokowi kembali mengingatkan penggunaan anggaran tepat sasaran sangat penting, karena pemerintah perlu mencapai sasaran paling sederhana, yakni ketersediaan infrastruktur yang memadai. Makanya dia meminta bawahannya tidak sekedar menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) tapi berorientasi sasaran.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa perubahan dunia sekarang ini terjadi sangat cepat. Karenanya itu pemerintah di pusat dan di daerah harus bisa terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Berbagai pola kerja lama yang tidak menguntungkan harus segera ditinggalkan agar bisa berkompetisi dengan negara lain.

"Saya ingatkan kepada siapapun bahwa kita sekarang harus mengubah pola pikir, etos kerja, disiplin, kita kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain," ujarnya. (Baca: Jokowi: Penerimaan Turun, Dana untuk Daerah Juga Harus Turun)

Saat ini pemerintah sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, yang dinilai sudah tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Ketersediaan infrastruktur menjadi dasar agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih cepat. Oleh karena itu, anggaran Presiden meminta agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, sehingga ada alokasi yang cukup untuk pembangunan infrastruktur.

Sebagai tahap awal, pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur secara merata di seluruh Tanah Air. Hal ini terlihat dari anggaran infrastruktur yang dianggarkan pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 103 triliun dan di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 26 triliun untuk tahun anggaran 2017.

(Baca: Serapan Transfer ke Daerah Rendah, Pemerintah Perketat Aturan)

Sekadar informasi,  alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat tiap tahun. Pada 2015 pemerintah menganggarkan dana ini sebesar Rp 20 triliun, kemudian ditambah pada 2016 menjadi Rp 47 triliun. Tahun ini alokasi anggaran dana desa mencapai Rp 60 triliun.