Darmin Nilai Utang Pemerintah Rp 3.667 Triliun Masih Rendah
Skema yang dinilai cukup berhasil adalah menarik investasi dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dari total proyek strategis pemerintah sebanyak 224 proyek, mayoritas pembiayaannya dilakukan oleh pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga, porsi APBN dan utang pun menjadi tidak terlalu signifikan. "Kalau tidak salah angkanya kira-kira 60 persen yang bukan dari APBN," ujar Darmin.
Darmin juga memastikan pemerintah akan terus fokus mengembangkan skema pembiayaan di luar APBN untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga akan terus melakukan program deregulasi dan debirokratisasi untuk menarik investor baik dalam maupun luar negeri, menanamkan modalnya di Indonesia.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga April 2017 sebesar Rp3.667,41 triliun. Jumlah ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2.932,69 triliun atau sekitar 80 persen dari total utang, serta pinjaman sebesar Rp 734,71 triliun (20 persen).
(Baca: Utang Pemerintah Bertambah Rp 138,6 Triliun Sepanjang Kuartal I)
Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, utang Pemerintah Pusat bulan April 2017 secara neto meningkat sebesar Rp16,37 triliun berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 19,85 triliun dan berkurangnya pinjaman (neto) sebesar Rp 3,49 triliun. Adapun penambahan utang neto dalam empat bulan pertama tahun ini sebesar Rp156,25 triliun, berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp152,08 triliun dan pinjaman sebesar Rp4,17 Triliun.
Pembayaran kewajiban utang untuk April 2017, mencapai Rp 49,23 triliun. Kewajiban ini terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 38,46 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp 10,77 triliun.
