Bonus Demografi Jadi Alasan Program Peningkatan Kualitas SDM
Pemerintah terus mematangkan konsep program vokasional untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Bonus demografi dengan jumlah angkatan kerja Indonesia yang melimpah, menjadi alasan pemerintah membuat program pendidikan vokasi ini.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan program vokasional ini akan masuk dalam program prioritas pemerintah tahun depan. Pemerintah akan melakukan pendekatan dua arah. (Baca: Industri Kekurangan 100 Ribu Pekerja Terampil Tiap Tahun)
Pertama, terkait dengan infrastruktur, seperti penambahan jumlah sekolah, ruang kelas, dan peningkatan kualitas peralatan praktek pendukung. Kedua, perbaikan kurikulum dengan melibatkan pihak pengusaha swasta memberikan pelatihan dan perbaikan kualitas guru.
"Kami ingin dorong vokasi menjadi pilhan, bukan karena terpaksa. Jadi, kami perbaiki dulu kualitas sekolah dan gurunya," ujar Bambang, saat ditemui di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Senin (22/5).
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Subandi mengatakan program pendidikan vokasi ini ditujukan agar kualitas lulusannya bisa sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri ke depan. Untuk itu, perbaikan kualitas guru dan fasilitas penunjang dibutuhkan untuk memberikan keahlian tertentu kepada para pelajar.
"Kalu di SMK, misalnya ada ruang praktek, workshop. Kalau uji lab sekolah mesin, ya ada ruang praktek bongkar pasang mesin," ujarnya. (Baca: Pemerintah Kaji Tax Allowance untuk Industri Pendukung Program Vokasi)
Dia memastikan, fasilitas-fasilitas tersebut akan disiapkan oleh pemerintah secara langsung atau bisa juga melibatkan swasta. Subandi mencontohkan, PT Astra Internasional Tbk. yang telah membantu siswa SMK memberikan fasilitas serta pelatihan. Hasilnya, lulusan SMK itu nantinya akan sesuai dengan kebutuhan pekerja di pabrik Astra.
Terkait pembiayaan program vokasional ini, Bappenas masih mengkaji berapa besar kebutuhan dan sumber dananya. Subandi juga mengaku ada beberapa pihak swasta yang harus diberikan insentif agar bisa menyediakan fasilitas penunjang program ini. Insentif ini masih harus didiskusikan dengan Kementerian Keuangan.
Menurutnya program vokasional akan memberikan keterampilan tertentu kepada anak-anak usia muda agar bisa diterima di dunia kerja dan mendapatkan gaji yang sepadan dengan keahliannya. Di samping itu, juga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau di Jerman, mereka sadar itu kebutuhannya. Kan jadi tidak perlu buat recruitment untuk menjaring pegawai barunya," ujar Subandi. (Baca: Pemerintah Gandeng Jerman untuk Kembangkan Kurikulum SMK)
Seperti diketahui, pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, usia produktlf diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyekslkan sebesar 297 juta jiwa.
Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan SDM usia produktif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan. Termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Oleh karenanya, program vokasi ini dinilai sebagai salah satu cara menanggulanginya.
