Rilis Kebijakan Pemerataan Ekonomi, Jokowi Bagi-Bagi Tanah di Boyolali
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan meluncurkan secara resmi Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Reforma Agraria pada Jumat ini (21/4). Kebijakan yang telah digodok selama beberapa bulan terakhir ini bertujuan mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi melalui tiga sasaran utama pemerataan.
Peluncuran kebijakan anyar Jokowi ini bertempat di Alun-Alun Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Momen ini ditandai dengan penyerahan sertifikat lahan kepada masyarakat. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, seluruh persiapan yang ada di bawah kementeriannya telah rampung.
Persiapan itu berupa pembuatan beberapa aturan, antara lain aturan sertifikasi aset. Dengan adanya sertifikat tersebut, masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah itu dapat lebih mudah mengakses sumber-sumber pendanaan untuk membangun usahanya.
(Baca: Jokowi Akan Luncurkan Paket Pemerataan Ekonomi Dua Pekan Lagi)
Lantaran persiapannya sudah rampung, Presiden dapat meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Reforma Agraria tersebut hari ini. "Diluncurkannya dalam bentuk pembagian sertifikat di Boyolali," kata Sofyan di Jakarta, Kamis malam (20/4).
Berdasarkan agenda kegiatan Presiden hari ini, Presiden memang meninggalkan Jakarta menggunakan pesawat menuju Provinsi Jawa Tengah pada Jumat pagi ini untuk melakukan kunjungan kerja. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (Setpres) Bey Machmudin mengatakan, Presiden dijadwalkan meresmikan Pasar Klewer Surakarata dan perluasan pabrik tekstil di Kabupaten Sukoharjo.
“Sebelum meresmikan Pasar Klewer, Presiden terlebih dahulu menghadiri sosialisasi bahaya narkoba, pornografi dan kekerasan pada anak yang dihelat di GOR Manahan, Solo, Jawa,” katanya dalam siaran pers tertulis. (Baca: Jokowi Siap Bagikan 21,7 Juta Hektare Lahan ke Masyarakat)
Setelah itu, Presiden menuju Alun-Alun Kabupaten Boyolali untuk meresmikan Peluncuran Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Reforma Agraria. Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Pemerataan ekonomi dan menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan memang merupakan sasaran khusus yang ingin dicapai pemerintah tahun ini. Dalam rapat kabinet paripurna perdana di awal tahun ini, Jokowi menekankan bahwa mulai awal 2017 ini pemerintah akan fokus pada pemerataan.
"Saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan. Meskipun kita tahu bahwa angka gini ratio kita sedikit membaik, tetapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi," kata Jokowi.
(Baca: Berantas Ketimpangan Ekonomi, Jokowi Siapkan 10 Kebijakan)
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan (gini ratio) masyarakat Indonesia per Maret 2016 sebesar 0,397. Meski angkanya menurun dibandingkan enam bulan sebelumnya, ketimpangan tersebut masih jauh dari target pemerintah. Pada 2019 mendatang, pemerintah menargetkan nisbah gini turun hingga 0,36.
Darmin sempat menyampaikan terdapat tiga sasaran utama dalam paket kebijakan tersebut. Ketiganya adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), reforma agraria, hingga kesempatan dalam bidang ekonomi seperti lapangan pekerjaan.
Peningkatan SDM akan dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasional dengan melibatkan pengusaha. Sedangkan reforma agraria berupa redistribusi aset dan sertifikasi lahan. Salah satu bentuk konkretnya adalah pembagian lahan seluas 21,7 juta hektare kepada masyarakat.
