Genjot Ekonomi, Bappenas: Pemda Jangan Hambat Investasi 3 Sektor
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung investasi di sektor pertanian, pengolahan dan pariwisata. Sebab, ketiga sektor tersebut digadang-gadang sebagai sektor andalan yang bakal mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi ke level 5,6 persen pada 2018.
"Ketiga sektor ini merupakan prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi. Jadi jangan mempersulit investasi di ketiga bidang itu," kata Bambang saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional di kantornya, Jakarta, Selasa (11/4).
Menurut Bambang, pengembangan industri pengolahan menjadi prioritas karena pemerintah ingin menghilangkan ketergantungan ekonomi terhadap bisnis Sumber Daya Alam (SDA). Apalagi, harga komoditas tengah terpukul seiring dengan perlambatan ekonomi dunia. (Baca juga: Jokowi : Bergantung Tambang, Kalimantan Selatan Rentan)
Di sisi lain, pengembangan sektor pertanian menjadi prioritas lantaran banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor ini. Dukungan pemerintah terhadap sektor ini diharapkan bisa mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. (Baca juga: Pemerintah Siapkan 100 Ribu Hektare Lahan Untuk Jenis Padi Baru)
Selain itu, Bambang menambahkan, pengembangan pertanian juga bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan dan menjaga inflasi. Ia pun mengingatkan target inflasi yang sebesar 2,5–4,5 persen pada 2018. Target tersebut lebih rendah dibanding tahun ini yang sebesar 3-5 persen.
Terakhir, pengembangan sektor pariwisata jadi fokus pemerintah lantaran sektor ini dinilai memiliki banyak efek berlipat (multiplier effect) baik itu ke pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini, terdapat 10 destinasi wisata yang jadi fokus pemerintah. Khusus untuk 2018, pengembangan fokus di Danau Toba, Candi Borobudur, dan Mandalika.
Ia pun meminta agar Kementerian dan Lembaga (K/L) saling bekerja sama untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya.
"Kami ingin semua sesuai rencana, terintegrasi, jadi ketika Danau Toba, misalnya, jadi destinasi wisata jalannya sudah siap," kata dia. "Bukan seperti dulu, Kementerian Perhubungan bangun pelabuhan di provinsi A tapi Kementerian PUPR bangun jalan di provinsi B." (Baca juga: Tol Danau Toba dan Serang-Panimbang Dibangun Semester Ini)
Pendanaan untuk pengembangan sektor-sektor tersebut ditekankan Bambang tidak harus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Malah, ia menyarankan agar pemerintah daerah mencari penanaan lain sebab APBN terbatas. Sumber pendanaan yang dimaksud yakni dari Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) ataupun swasta.
