Kebijakan Ekonomi Trump: Proteksionisme, Pemangkasan Pajak, Keuangan
Setelah kampanye yang panjang dan berliku menuju kursi kepresidenan Amerika Serikat (AS), Donald Trump akhirnya membuktikan bisa mengungguli Hillary Clinton. Hal ini di luar prediksi, sehingga pasar keuangan global pun langsung bergejolak.
Bagi para pendukungnya, sosok Trump merupakan simbol perubahan sistem yang selama ini dirasa tak adil dan memberatkan banyak masyarakat AS menikmati kehidupan yang layak. Di sisi lain, para investor mengkhawatirkan mantra anti-globalisasi yang telah dirapal Trump, bisa menyebarluaskan proteksionisme di seluruh dunia. Termasuk dengan memberlakukan hambatan perdagangan serta menekan pertumbuhan ekonomi global.
Selain itu, pasar juga tidak menyukai wajah baru dalam dunia politik seperti Trump. Hal ini berarti, pasar terpaksa harus berurusan dengan orang baru. (Baca Ekonografik: Kejutan Trump)
Apa saja kebijakan ekonomi yang diusung Trump? Berikut ini sejumlah agenda Trump di sektor ekonomi, seperti dilansir The Guardian, Rabu (9/11).
Perdagangan
Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap kondisi perekonomian saat ini dan kebijakan proteksionisme merupakan jalan keluar. Perdagangan bebas yang telah berlangsung selama puluhan tahun merupakan sumber kehancuran industri manufaktur AS. Kepada masyarakat Amerika, Trump menjelaskan, globalisasi lebih banyak mendatangkan duka ketimbang suka. Misalnya, impor barang konsumsi yang murah telah menyebabkan rendahnya gaji pekerja domestik. Selain itu, yang menjadi perhatiannya adalah pengalihan bisnis atau outsourcing ke negara-negara yang berbiaya rendah.
Miliarder dari Partai Republik ini ingin melakukan renegosiasi, atau bahkan keluar dari pakta perdagangan North American Free Trade Agreement (Nafta). Selama ini, Nafta telah menekan hambatan perdagangan antara AS, Kanada, dan Meksiko. Kebijakan tersebut merupakan buah negosiasi Presiden George H.W. Bush yang diterapkan pada tahun 1990an oleh Bill Clinton.
Langkah Trump untuk melindungi Amerika Serikat dari Meksiko dalam hal perdagangan tidak berhenti sampai di situ. Dalam kampanyenya, ia menjanjikan untuk membangun tembok pemisah bernilai miliaran dolar di wilayah selatan AS yang berbatasan dengan Meksiko. Rencana ini telah membuat mata uang Meksiko terpuruk, bahkan sebelum Trump meraih kemenangan.
(Baca: Pasar Global Terpuruk Menyambut Kemenangan Trump)
Pakta perdagangan lain yang juga menjadi sorotan adalah Trans Pacific Partnership (TPP), yang berlaku di antara 12 negara Pasifik, selain Cina serta kesepakatan Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Saat ini Amerika Serikat dan Eropa sedang melakukan pembahasan terhadap TTIP.
Ekonom dari Bank Investec, Philip Shaw menjelaskan, kepemimpinan Trump sangat berisiko dan dapat membangun pemikiran anti-globalisasi, sehingga membentuk gelombang proteksionisme di seluruh dunia. “Dalam hal perjanjian perdagangan, baik TTIP maupun TPP sekarang seperti ikan mati di lautan,” ujarnya.
Kepada Cina, Trump pun mengekspresikan kekesalannya. Trump menilai, sejak Cina masuk dalam World Trade Organisation (WTO), ada lebih dari 50 ribu pabrik di Amerika tutup dan puluhan juta pekerja dirumahkan. Trump ingin pemerintah Amerika Serikat memandang Cina sebagai negara manipulator.
Pajak
Lagi-lagi, Trump menimbulkan frustrasi banyak warga Amerika yang mencemaskan masa depan keamanan keuangannya. Trump yang pernah dihujani kritik karena menghindar dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan selama hampir 20 tahun, kini menjanjikan pemotongan pajak penghasilan untuk semua kelompok.
Dia berniat melakukan pemangkasan pajak besar-besaran untuk para pekerja serta masyarakat berpenghasilan menengah di Amerika. Trump berikrar mengurangi pajak bagi mereka yang berpenghasilan kurang dari US$ 250 ribu dalam setahun, atau US$ 50 ribu setahun untuk pasangan yang telah menikah. Sementara orang-orang kaya diwajibkan melakukan pembayaran dengan adil. Meski begitu, analisa dari lembaga Tax Foundation menyebut rencana Trump di sektor pajak ini justru akan membantu orang-orang kaya AS menghemat jutaan dolar, secara tidak seimbang.
Trump juga mendukung pemberlakuan pajak rendah untuk korporasi. Ia berencana memangkas besaran pajak dari 35 persen menjadi 15 persen. Ia juga berniat membatasi langkah korporasi dalam memindahkan uangnya ke luar negeri. Sebagai bentuk dukungan terhadap perusahaan domestic dalam negeri, Trump mengajukan rencana repatriasi pajak korporasi, untuk mengembalikan uang dari luar negeri masuk ke Amerika Serikat kembali.
Berdasarkan data Capital Economics, timbunan uang korporasi Amerika Serikat di luar negeri mencapai US$ 2,5 triliun. Selain itu, Trump juga menawarkan keringanan pajak penghasilan atau tax holiday. Selama periode tax holiday, besaran pajak yang dikenakan kepada korporasi hanya 10 persen. Program ini diharapkan mampu mendorong korporasi untuk membawa pulang uang mereka untuk diinvestasikan di AS atau dibagikan kepada pemegang saham.
