Cari Utang Lebih Awal, Pemerintah Tunggu Realisasi Pajak November
Pemerintah masih belum memutuskan rencana pembiayaan di muka (front loading) pada akhir tahun ini untuk menutup kebutuhan anggaran belanja tahun ini dan awal 2017. Realisasi rencana tersebut baru akan ditentukan pemerintah pada bulan November atau Desember mendatang.
Direktur Strategi dan Portofolio Utang Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPRR) Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan, pihaknya masih menunggu realisasi penerimaan pajak pada akhir November atau Desember nanti. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih memastikan tingkat kebutuhan strategi front loading untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
Menurut dia, ada beberapa momentum positif yang diharapkan dapat mendongkrak penerimaan negara di akhir tahun ini. Di antaranya, program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II dan kemungkinan membeludaknya penerimaan pajak pada akhir tahun. (Baca: Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Cuma Tertolong Tax Amnesty)
"Kalau seperti tax amnesty atau penerimaan (pajak) bagus maka bisa saja front loading tidak kami lakukan," kata Schneider di Jakarta, Senin (17/10) semalam.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga belum tentu akan melakukan strategi carry over belanja modal pada tahun ini ke tahun depan. Syaratnya, penerimaan pajak di akhir tahun ini bisa meningkat dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) mencukupi untuk membayar kebutuhan proyek 2016. "Tetap saja semua subjeknya adalah penerimaan, kalau dia short kami gunakan yang lain," katanya.
Sedangkan untuk menutup kemungkinan pelebaran defisit tahun ini, pemerintah berencana mencari pinjaman. Pemerintah akan menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah. Sekadar catatan, hingga 5 September lalu, penerbitan SBN sudah mencapai Rp 549,4 triliun, yang mayoritas merupakan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 389,3 triliun.
(Baca: Belanja Dipotong, Pembiayaan Proyek Prioritas Dialihkan ke 2017)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan akan ada tambahan utang sekitar Rp 37 - 39 triliun yang harus disiapkan pemerintah. Tambahan utang tersebut dengan asumsi defisit anggaran tahun ini melebar menjadi 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 333,7 sampai 335,7 triliun.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan defisit 2,35 persen dari PDB atau sebesar Rp 296,7 triliun. Adapun pembengkakan diprediksi hanya 2,5 persen dari PDB.
Sekadar informasi, pemerintah sempat berencana melimpahkan (carry over) pembiayaan sejumlah proyek yang dianggarkan tahun ini ke tahun depan. Tujuannya untuk memastikan proyek-proyek prioritas tetap berjalan meski ada pemangkasan anggaran tahun ini.
(Baca: KPK dan Auditor Perlu Awasi Pengalihan Pembayaran Proyek)
Awal bulan ini, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, carry over pembiayaan bertujuan memastikan belanja modal pemerintah tidak macet, utamanya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan. "Jadi Kementerian dan Lembaga tetap bisa berkegiatan," katanya.
