La-nina Picu Inflasi, BI Siapkan Enam Antisipasi
Kedua, memastikan distribusi pangan di setiap daerah dengan memperkuat konektivitas antara daerah surplus dan defisit. Untuk itu, program tol laut perlu diintensifkan di setiap wilayah karena dianilai cukup efektif mengurangi disparitas harga. Di sini, kata Agus, kerja sama dengan kepolisian perlu dilanjutkan.
Ketiga, mendorong efisiensi tata niaga komoditas pangan. Selama ini, lanjut dia, KPPU telah berupaya mengatasi praktik kartel pada daging sapi dan ayam. Keempat, peningkatan akses langsung petani dengan konsumen seperti yang dilakukan di Sumatera Utara terkait cabai merah. “Bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mempertemukan produsen dan konsumen,” ujar Agus.
Kelima, percepat pembangunan infrastruktur nasional perlu secara konsiten harus dilakukan. Karenanya, perlu sinergi antar daerah dalam hal pembebasan lahan serta dukungan alokasi anggaran daerah. Untuk mendukung kebijakan yang tepat dalam pengendalian inflasi perlu data akurat, terpercaya, dan tepat.
Keenam, mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (IHPS) nasional dari semula hanya di Jawa Tengah menjadi tingkag nasional. IHSP merupakan sistem informasi yang mencakup daftar harga di tingkat konsumen, produsen, dan komoditi pangan. (Baca: Tekan Inflasi di Desa, Pemerintah Siapkan Aplikasi Harga Pangan).
Aplikasi ini memiliki dua model yakni informasi dan pengendalian harga. Ke depan, pemerintah akan menambahkan tiga modul lagi yakni produksi & pasokan, layanan publik, dan e-commerce. “PIHPS ini menindaklanjuti pandangan Presiden Joko Widodo di Brebes pada 22 Apri lalu,” kata Agus.
