6 Langkah Pemerintah Kurangi Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan

Ketiga, dengan menerapkan sistem teknologi informasi (IT) yang terintegrasi dari setiap kementerian dan lembaga yang terkait dengan proses pengurusan perizinan barang di pelabuhan. Salah satunya dengan mengintensifkan penggunaan portal Indonesia National Single Window (INSW) yang sudah ada. 

Keempat, membuka pelabuhan alternatif yang akan membantu Pelabuhan Tanjung Priok untuk melayani ekspor-impor. Rizal mengaku pihaknya sudah mengirim surat kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) II. Dalam surat tersebut, Rizal meminta pelabuhan alternatif ini di Banten. Selain mengurangi kepadatan di Tanjung Priok, hal ini juga akan menurunkan biaya logistik bagi industri-industri di daerah tersebut.

Kelima, pemerintah juga membangun kereta pelabuhan untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ini hanya ada satu rel kereta pelabuhan di Tanjung Priok. Nantinya, PT Kereta Api Indonesia akan membangun rel kedua. (Baca: Pangkas Dwelling Time, 3 Pelabuhan Disiapkan Bantu Tanjung Priok)

Keenam, dengan memberantas mafia pelabuhan. Selama ini masalah dwelling time hanya seputar waktu kontainer turun sampai keluar pelabuhan. Namun, kata Rizal, ada satu masalah lagi, yaitu waktu tunggu kapal di Pelabuhan apa yang disebut sebagai demurrage time. Di Indonesia demorage time masih lama, sekitar tiga sampai tujuh hari.

Hal ini terjadi karena manajemen pelabuhan sebelumnya  tidak mengikuti standar paling baik di dunia yaitu first come first serve. Di mana kapal yang datang lebih dulu seharusnya dilayani lebih dulu. Menurut Rizal, biasanya untuk satu hari kapal seberat 60.000 DWT yang akan masuk ke pelabuhan harus membayar US$ 20.000. Mereka kemudian menyogok petugas sekitar US$ 5.000 - US$ 10.000 agar bisa dilayani lebih dulu. Pemerintah menargetkan demurrage time juga bisa berkurang menjadi dua hari.