Jokowi: Rencana Kerja 2017 Harus Berubah Total
KATADATA - Presiden Jokowi meminta kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk melakukan perubahan total dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun depan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas RKP 2017 di Istana Negara, Rabu Sore (10/2).
Selama ini anggaran kementerian dibagikan sesuai dengan struktur organisasi kementerian tersebut. Misalnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 100 triliun, yang dibagikan secara langsung pada 11 direktorat. Dari setiap direktorat dibagi lagi untuk setiap direktur. Dari direktur dibagi lagi ke kepala sub direktorat, dan akhirnya dibagi lagi ke kepala seksi.
“Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada,” kata Jokowi dalam keterangannya usai sidang tersebut, Rabu sore (10/2). (Baca: Cuma Satu Kementerian dari 10 Besar Pengguna Anggaran 2015 Terbaik)
Tahun depan, Jokowi ingin para menteri secara langsung mengendalikan anggaran di kementeriannya. Jajaran di bawah menteri hanya akan memberikan perincian. Sedangkan rencana program dan kebijakan anggaran harus dipegang oleh menteri.
Jokowi juga meminta agar penggunaan program menyebut pada keperluannya secara langsung. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya, untuk membeli jaring, membeli benih, atau membeli ikan. Sehingga mekanisme pengontrolan dan pengawasannya mudah.
Penganggaran yang selama ini berbasiskan fungsi atau money follow function, tahun depan akan berubah menjadi dengan berorientasi pada program yang memberi manfaat langsung atau money follow program. Artinya anggaran difokuskan pada program yang jelas. Jokowi juga meminta untuk memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat.
"Saya ingatkan lagi, kata-kata bersayap dengan menggunakan penguatan, pengembangan, pemberdayaan, lupakan itu," ujarnya. (Baca: Pemerintah Bentengi 225 Proyek Infrastruktur dari Kriminalisasi)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menambahkan secara spesifik dalam RKP 2017 menekankan pembiayaan berorientasi pada hasil. Jadi program-program yang akan mendapatkan pembiayaan adalah yang paling jelas manfaatnya bagi masyarakat.
“Sebelum program diusulkan oleh kementerian, mereka harus menjawab sejumlah pertanyaan: Apa perlu? Mengapa perlu? Kapan perlu?” ujar Sofyan kepada wartawan di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/2).
RKP tahun depan mengusung tema “Memacu Pertumbuhan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah.” Agar bisa menyusun RKP sesuai dengan tema tersebut, Bappenas mulai berkoordinasi dengan semua Kementerian dan Lembaga (K/L).
Bappenas akan menjadi integrator setiap K/L dan pemerintah daerah agar bisa bersinergi dalam menjalankan suatu program. “Misalnya kita ingin membangun kawasan industri. Kementerian A melakukan apa, kementerian B melakukan apa, kementerian C melakukan apa, daerah melakukan apa. Sistem integrasinya dikerjakan Bappenas,” ujarnya.
Dengan model RKP seperti ini, akan bisa menghemat anggaran negara lebih besar. “Pasti akan sangat efisien,” ujar Sofyan. Namun, dia belum menghitung berapa besar penghematan yang bisa dilakukan dengan model penganggaran seperti ini. (Baca: Menteri Keuangan akan Pangkas Target Pajak Sesuai Kondisi Ekonomi)
